Daya beli masyarakat akan menurun drastis jika pemerintah memaksakan diri untuk mengurangi subsidi BBM. Terlebih saat ini inflasi pangan telah tembus 11.47 persen sejak beberapa bulan lalu.
Anggota Fraksi PKS Mulyanto menuturkan bahwa, PKS menolak kenaikan harga BBM bersubdisi, lantaran kondisi ekonomi rakyat saat ini belum pulih dari hantaman pandemi Covid-19.
Dia mengurai, masyarakat tengah menderita menghadapi ancaman inflasi saat ini yang menyentuh angka 4,94 persen dan tertinggi sejak Oktober 2015.
“Bahkan untuk kelompok makanan untuk sekrang ini sebesar 15 persen,” ucap Mulyanto dalam sidang paripurna, Selasa (23/8).
Mulyanto menuturkan, Gubernur BI Perry Warjiyo sempat menyampaikan bahwa negara harus mengantisipasi laju inflasi yang tinggi, lantaran Indonesia hanya dibolehkan 5-6persen namun saat ini sudah sampai 11 persen.
“Itu kondisi belum adanya kenaikan BBM subsidi, kalau ada BBM subsidi dinaikan ini dipastikan inflasi sektor makanan akan meroket dan tentu saja akan menggerus daya beli masyarakat dan tingkat kemiskinan semakin meningkat,” katanya.
Dia menuturkan sejak Juli 2022 harga minyak terus turun dari 140 USD perbarel dan saat ini telah menyentuh angka 90 USD perbarel.
“Urgensi kenaikan harga BBM subsidi sudah kehilangan makna. Pimpinan, sekali lagi kami menolak kenaikan BBM bersubsidi. Pemerintah agar menghemat anggaran yang ada, disetop pembangunan tak perlu seperti IKN baru serta pembangunan kereta cepat Jakarta -Bandung,” tutupnya.(Sumber)
