Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan banyak warga melapor soal bantuan langsung tunai (BLT) yang dipotong.
Dia lantas meminta kader PAN untuk menampung keluhan dari warga dan mengawasi penyaluran BLT.
“Semakin banyak masyarakat yang mengadukan BLT-nya dipotong,” tulis Eddy di akun Twitter @eddy_soeparno, Selasa (20/9).
Dalam unggahannya tersebut, Eddy menyatakan ingin masyarakat mendapat BLT secara utuh tanpa ada potongan.
Oleh karena itu, ia meminta para anggota dewan legislatif dari PAN untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran BLT dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
“Saya instruksikan Anggota Legislatif PAN di daerah untuk mengawasi penyaluran BLT Pastikan masyarakat menerima BLT secara utuh tanpa ada potongan atas nama apapun!” tulis Eddy.
Sebagai informasi, pemerintah pusat di bawah Kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) memberikan BLT dalam rangka meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak atau BLT BBM senilai Rp600 ribu.
Masyarakat yang berhak menerima BLT BBM merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan bergaji/upah paling tinggi Rp3,5 juta per bulan mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.
Selain itu, sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Anggota TNI/Polri.(Sumber)
