News  

Terkuak! Daftar Aliran Dana Konsorsium 303 ke Para Oknum Polisi, Total 20 Miliar Per Bulan

Aiman Witjaksono mengungkap data terbaru soal konsorsium 303. Kasus mafia judi di Indonesia masih menjadi perhatian.

Aiman dalam wawancara eksklusif dengan narasumber mendapatkan data aliran uang judi ke oknum Polisi dengan kode ‘Coklat’.

Aiman mendapatkan laporan keuangan mafia judi ke oknum Polisi.

Pada program AIMAN di KompasTV, laporan keuangan dari konsorsium judi, yang selama ini dikenal dengan “Konsorsium 303” dan dikaitkan dengan kasus Ferdy Sambo.

Terungkap bahwa dari hasil laporan keuangan mafia judi, rata-rata Rp 20 miliar digelontorkan setiap bulan, dan sebagian besarnya diberi kode “Coklat” yang merujuk pada anggota polisi.

Sebelumnya beredar diagram Konsorsium 303.

Diagram ini, sempat ramai dibahas. Bahkan termasuk saat rapat antara Kapolri dengan DPR Komisi III.

Sejumlah anggota DPR bersuara, agar kasus Konsorsium 303, yang kerap dikatakan sebagai bagian dari Kerajaan Ferdy Sambo, diusut tuntas kebenarannya.

Di akhir rapat, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, berjanji akan mengusut isu soal Konsorsium 303 yang dikaitkan dengan Ferdy Sambo.

“Saat ini kami masih mendalami, tim Propam sedang bekerja,” kata Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022)

Ketika itu, diagram Konsorsium 303 mengaitkan dengan Ferdy Sambo.

Data yang saya dapatkan terkait dengan aliran uang dari konsorsium ke sejumlah oknum polisi.

Berdasarkan pengamatan Aiman, bahwa banyak nama dari penerima uang konsorsium adalah nama-nama yang saat ini terkena kasus etik, dan sebagian bahkan sudah disidang etik.

Meski ada banyak yang sempat diperiksa, dan belum disidangkan, nama-nama tersebut tercatat menerima uang dari Konsorsium.

 

IPW juga memastika data yang diberikan bukan hoaks. Pihaknya mendapatkan data dari penulusuran selaam ini.

Saya mendapati sejumlah pengeluaran, sebagian besar hanya menyebut kode “coklat”, yang merujuk pada anggota polisi disertai dengan nama penerimanya. Kebutuhannya mulai dari tiket pesawat, bulanan, hingga kebutuhan pribadi seperti minuman dan cerutu.

Cerutu pada satu bulan misalnya, jumlah total tercatat sebanyak Rp70 juta lebih. Untuk minuman lebih dari Rp50 juta. Sementara untuk bantuan pejabat polisi untuk perjalanan ke Eropa, Rp560 juta.

Adapula tercatat, Pospol Pluit Rp10 Juta, hingga Bantuan Kasus Rekening Medan Rp386 Juta. Entah apa maksud dari Pemberian Pospol Pluit dan Kasus Rekening Medan ini.

Yang jelas, total laporan keuangan yang tertulis dari dugaan Konsorsium 303 kepada sejumlah oknum polisi ini, rata-rata Rp20 miliar setiap bulannya, yang sebagiannya juga digunakan tampaknya untuk kebutuhan operasional pribadi para pemegang uang di konsorsium ini.

Atas hal ini, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, menyebutkan bahwa data ini bukanlah kabar bohong.

“Ini bukan hoaks,” ungkap Sugeng kepada saya.

Sugeng meminta Kapolri segera menelusuri kebenaran hal ini. Menurut Sugeng, penelusuran ini bukanlah hal yang sulit. Karena PPATK telah mengumumkan aliran dana judi online saja, jumlahnya Rp155 triliun per tahun. Tentu hal ini dibarengi dengan aliran-aliran dana yang sudah dipetakan oleh PPATK.

Mengenai laporan keuangan konsorsium juga demikian, menurut Sugeng. Sudah terbuka lebar, dan mudah untuk menelusurinya.

Sejauh ini Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo, saat ditanyakan soal perkembangan Kasus Konsorsium 303, juga terkait dengan pembelian tiket pesawat jet pribadi ke Jambi oleh sejumlah polisi dalam kasus Sambo, mengatakan masih dalam pendalaman.

“Itu bagian daripada, dari timsus ya, khususnya dari Wabprof ya,” tutur Dedi kepada wartawan di Gedung TNCC, Senin (19/9/2022).

Tiga Klaster Kasus Sambo

Jika kita kupas Kasus Sambo ini, maka ada tiga klaster alias kelompok kasusnya. Pertama adalah kasus pembunuhan berencana yang memang terus berjalan dan menuju ke pengadilan.

Kedua soal upaya sejumlah oknum polisi yang hendak menghapus jejak pembunuhan Yosua, atau yang dikenal dengan kasus obstruction of justice, juga masih terus berjalan.

Ketiga adalah kasus konsorsium judi yang sebelumnya disebut-sebut adanya Kerajaan Sambo yang melindungi sejumlah kegiatan ilegal, seperti judi online hingga narkoba. Hal ini yang sampai saat ini belum ada perkembangan berarti.

Tak ada kata lain, polisi haruslah mengungkap tuntas tanpa batas. Seperti juga pada tahap awal kasus Sambo, terlalu mahal jika ada segelintir oknum yang dilindungi, tapi merusak muruah institusi.

(Sumber)