Pemerintah didesak membentuk tim memberantas beking kegiatan penambangan liar (ilegal mining) oleh oknum aparat kepolisian sebagaimana yang disampaikan oleh Aiptu Ismail Bolong.
Anggota tim harus terdiri dari pejabat Kementerian ESDM, Kepolisian, TNI dan Kejaksaan RI agar proses pengawasan dapat berjalan secara terpadu dan objektif.
Demikian usulan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, Selasa (8/11).
Mulyanto mengaku mencermati beredarnya video pengakuan Aiptu Ismail Bolong tentang praktik beking penambangan liar.
Politisi PKS itu menegaskan bahwa saat ini adalah momen tepat untuk memberantas praktik ilegal mining. Caranya, mengamankan oknum-oknum aparat yang selama ini menjadi beking.
“Pemerintah melalui aparat penegak hukum tidak boleh ragu dalam menindak ilegal mining termasuk cukong yang menjadi bekingnya. Terkesan pemerintah melempem karena ditengarai aparat turut bermain mata,” demikian desakan Mulyanto.
Ia mendesak pemerintah mengambil langkah nyata, tegas dan terukur. Tujuannya, agar keamanan dan ketertiban dalam sektor pertambagan ini dapat terjaga.
Mulyanto menambahkan, ke depan nanti persoalan ilegal mining ini harus ditata secara serius. Terutama terkait aspek perizinan dan pengelolaan lingkungannya.(Sumber)
