Politisasi pergantian Panglima TNI dari Jendral Andika Perkasa yang akan berakhir pada Desember 2022 dikhawatirkan tokoh Pro Demokrasi Rizal Ramli.
Pemilik nama yang karib disapa dengan akronim RR ini melihat adanya pengalaman yang kurang bagus diperlihatkan Presiden Jokowi saat melakukan pergantian Panglima TNI selama dirinya menjabat menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
“Tentu dalam proses ini banyak yang lobi lah. Sayangnya, kadang-kadang mekanismenya itu bukan mekanisme formal,” ujar Rizal Ramli dalam diskusi interaktif yang diposting kanal Youtube Total Politik pada Minggu kemarin (13/11).
Sepengetahuan RR, pada masa Presiden kedua RI, Soeharto, pergantian Panglima TNI terlebih dahulu diseleksi oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi (Wanjakti) TNI.
“Kalau dulu, Pak Pontoh (mantan Kepala Badan Intelejen Strategis/Kabais) tahu persis, Wanjakti pada dasarnya yang milih. Kasih Presiden ini top 4, atau ini top 3, presiden milih dari itu,” urainya.
Akan tetapi, di masa Presiden Jokowi selama dua periode menjabat tidak terlihat peranan Wanjakti TNI dalam proses seleksi jabatan Panglima TNI.
“Hari ini fungsi itu kayanya aku udah enggak pernah dengar lagi Wanjakti. Kalau yang benar kan prosesnya begitu, dan itu profesional,” tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid ini.
“Wanjakti yang tahu betul siapa perwira yang menonjol kepemimpinannya, kecakapannya. Siapa perwira yang ada masalah karakter dan sebagainya. Sehingga presiden disuguhi 3 perwira tinggi dari beberapa angkatan,” sambungnya.
Melihat fakta yang ada tersebut, Rizal Ramli mewanti-wanti proses pergantian Panglima TNI yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi tak sesuai mekanisme.
Alih-alih, menurutnya ada pihak yang memiliki kekuatan yang lebih besar dengan kepentingan tertentu justru menyetir proses pergantian Panglima TNI.
Padahal dia mengetahui, proses pergantian Panglima TNI dianjurkan digilir atau bergantian ke perwira tinggi TNI di antara 3 matra yang ada yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
Sementara pada faktanya, di masa Jokowi Panglima TNI yang berasal dari perwita tinggi Angkatan Darat terhitung sudah 3 kali ditunjuk, itu terhitung selama hampir 8 tahun dirinya menjabat sebagai Presiden RI.
Sedangkan, perwira tinggi matra Angkatan Udara baru satu kali menjabat sebagai Panglima TNI, dan perwira tinggi dari matra Angkatan Laut sama sekali belum pernah menjabat sebagai Panglima TNI.
“Di masa Jokowi ini tokoh-tokoh di belakang layar lebih berpengaruh dari Wanjakti, politik informal itu. Siapa yang saranin, kepentingannya apa,” demikian Rizal Ramli menambahkan.(Sumber)
