Menko Polhukam Mahfud MD meminta semua pihak tidak menutup mata soal dugaan bisnis beking di kalangan aparat.
Dia pun menyinggung soal sikap ‘senioritas’ yang melanggengkan dugaan bisnis beking di kalangan aparat. Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Rakernas Satgas Saber Pungli 2022 di Jakarta Pusat, Selasa (13/12).
Dia menyinggung dugaan aparat beking tambang hingga pungutan liar di kompleks perumahan penduduk. Namun, Mahfud tidak merinci soal hal itu.
“Aparat membeking tambang. Membeking penarikan pungutan di sebuah kompleks penduduk, lalu ada yang beking, ndak ada yang berani,” kata Mahfud.
“Kenapa kita berpura-pura? Bahwa ini ada beking, kita enggak bisa selesaikan, karena senior, kan, dulu yang beking. Kenapa kita pura-pura?” ujarnya.
Mahfud yang juga Ketua Kompolnas mengatakan praktik beking aparat merupakan masalah yang rumit. Selain itu, menurutnya, praktik beking ini terjadi sejak masa lalu.
“Mari kita selesaikan ini, atau akui bahwa ini njlimet, masa lalu. Sehingga kita harus buat batas yang bisa kita tindak itu apa, [membereskan bisnis beking aparat] yang sekarang ini dulu,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengatakan bahwa masalah korupsi merupakan warisan masa lalu.
Ia menyinggung soal pemberian izin kepada suatu perusahaan namun merugikan negara.
“Korupsi itu kan diwariskan oleh zaman-zaman dulu, misalnya gini, ada satu izin usaha pertambangan, ada izin HPH [hak pengusahaan hutan], itu merugikan negara, tetapi izin itu diberikan secara sah ketika itu, sehingga pemerintah sekarang menunggu habis pemberian izin itu,” katanya.(Sumber)
