Pemilihan Presiden 2024 sudah semakin dekat. Seiring waktu berjalan, nama Airlangga Hartarto terus digaungkan oleh Partai Golkar sebagai Capres 2024. Tetapi perkembangan elektabilitas berdasar hasil survey banyak lembaga kurang signifikan. Meski begitu, bukan berarti figur Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar kehilangan momentum. Justru ini adalah momentum yang tepat.
Indra J. Piliang dalam shooting tayangan youtube Golkarpedia.com dengan segmen bertajuk ‘Batagor’ Bincang Tanya Seputar Golkar, memaparkan bagaimana seharusnya Airlangga Hartarto sebagai Capres Partai Golkar harus membangun elektabilitasnya. Tak tanggung-tanggung, pria yang akrab disapa IJP ini menyarankan Airlangga Hartarto tak lagi tempati jabatan Menko Perekonomian.
“Menurut saya Ketua Umum Partai Golkar sesegera mungkin tidak lagi mengurus masalah-masalah ekonomi. Jika ada reshuffle sebaiknya Airlangga Hartarto tak lagi menduduki kursi kementerian di bidang ekonomi,” papar pria yang menjabat sebagai Ketua Biro Kaderisasi & Keanggotaan DPD Partai Golkar DKI Jakarta ini.
Tidak lagi menjabat sebagai menteri bidang perekonomian bukan berarti Airlangga Hartarto harus mundur dari kabinet. Airlangga Hartarto haruslah menempati pos menteri yang strategis hingga rakyat bisa melihat potensi yang sebenarnya dari diri Ketua Umum DPP Partai Golkar itu sebagai seorang pemimpin.
“Langsung saja di kementerian bidang sosial atau politik. Karena di wilayah sana lah orang akan tahu siapa Airlangga Hartarto yang sangat memahami sebetulnya masalah politik dengan baik,” sebut Indra J. Piliang.
Persoalan substansial mengapa elektabilitas Airlangga Hartarto tak kunjung terkerek adalah bagaimana cara ia berkomunikasi terhadap rakyat yang menurut Indra J. Piliang ketika berada di pos Menko Perekonomian bahasa langitan nan akademis dari Airlangga Hartarto ditolak oleh publik.
“Kalau sekarang saya khawatir apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum bahasa kesehariannya sangat tidak dipahami oleh masyarakat. Kita tahulah bahasa ekonomi, walaupun rakyat diurus oleh Partai Golkar dengan baik untuk urusan perutnya, tetapi ketika berbahasa ekonomi ke masyarakat banyak, itu ditolak oleh publik,” jelas pria yang pernah berprofesi sebagai peneliti ini.
Alasan Indra J. Piliang mendorong sosok Airlangga Hartarto agar tak lagi menjadi menteri bidang ekonomi beralasan. Berdasarkan keniscayaan sejarah, hampir tak ada pemimpin Indonesia yang berlatar belakang seorang pebisnis ataupun pegiat ekonomi. Bahkan sebuah organisasi yang menyeret diksi ekonomi harus berubah menjadi lebih universal jika hendak masuk gelanggang politik.
“Berdasarkan sejarah, sosok-sosok ekonomi dan para saudagar itu cenderung ditolak oleh masyarakat. Misalnya saja Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam. Entah mengapa rakyat Indonesia ini tidak terlalu suka dengan figur yang muncul dari ranah bisnis,” ungkap Indra J. Piliang.
Satu pekerjaan besar menanti Airlangga Hartarto untuk meyakinkan Presiden Jokowi nantinya jika ia menghendaki secara serius peningkatan elektabilitasnya dengan mengambil jalan lain sebagai menteri kabinet. Pertaruhannya pun tak kalah besar dengan kontestasi Pilpres nanti. Tetapi ini tentu adalah gagasan dan usul yang perlu dipertimbangkan secara serius.
“Untuk langsung melejitkan Airlangga Hartarto sebisa mungkin tidak mengambil jabatan di kabinet untuk urusan ekonomi. Ini memang pekerjaan yang berat. Apakah bisa dinegosiasikan kepada presiden. Tapi kalau presiden memang menginginkan Airlangga Hartarto atau memberikan restu kepada Airlangga untuk menjadi Capres ya segera tidak memberikan tanggung jawab di bidang ekonomi. Itu masalahnya menurut saya,” tutup IJP. {golkarpedia}
