News  

Dari Rp.300 Triliun Transaksi Janggal 467 Pegawainya, Kemenkeu Sudah Kembalikan Rp.7,08 Triliun

Menkopolhukam Mahfud MD menyebut ada 197 laporan tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh 467 pegawai Kemenkeu dengan nilai transaksi mencapai Rp 300 triliun.

Tindakan pencucian uang ini disebut sudah dilakukan sejak tahun 2009. Meski begitu, Mahfud menyebut Kementerian Keuangan sudah berhasil mengembalikan dana Rp 7,08 triliun ke negara.

“Kalau dikaitkan dengan korupsi itu yang dilakukan, Kemenkeu itu sudah berhasil mengembalikan Rp 7,08 triliun dari korupsi, dari kasus-kasus itu,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Kemenkopolhukam, Jumat (10/3).

Mahfud merinci, dari 197 laporan kasus, ada 167 laporan yang tidak ada tindak lanjut. Sehingga sebagian kasus tindakan pencucian uang itu masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

“Yang lain ada yang masih berjalan, ada yang sudah divonis oleh pengadilan, ada yang masih berproses ada yang belum dilaporkan dan sebagainya,” tuturnya.

Lebih lanjut mengenai tindakan pencucian uang ini, Mahfud meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berpatok pada kekayaan dalam rekening petugas kementerian saja.

Namun harus menyeluruh hingga keluarga atau pihak lain yang terlibat aliran dana.
“Misalnya, orang saya korupsi lalu belakang saya ada istri saya, punya emas 2 ton, terus anak saya punya showroom. Nah yang begitu itu yang diduga tindak pencucian uang karena korupsi saya itu tadi, yang beranak-pinak,” tutur Mahfud sambil memberikan contoh kasus.

Salah satu kasus tindakan pencucian uang ini diduga melibatkan Rafael Alun, seorang pejabat eselon III Kementerian Keuangan yang anaknya sedang terlibat proses hukum karena menganiaya anak pengurus GP Ansor.

Rafael melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp 56 miliar ke LKHPN. Menurut Mahfud kekayaan Rafael sudah janggal dan sudah disorot bahkan sejak tahun 2013.

Saat diselisik lebih jauh, ditemukan adanya aliran transaksi misterius sebesar Rp 500 miliar dari rekening Rafael.

Ini merupakan satu kasus yang melibatkan satu oknum pejabat kementerian saja. Masih ada ratusan laporan yang melibatkan 467 pegawai Kementerian Keuangan yang harus ditelusuri lebih jauh.(Sumber)