Ekonom senior Faisal Basri berkomentar mengenai isu Kementerian Keuangan yang jadi sorotan belakangan. Terutama dua direktorat yang cukup banyak dibicarakan, Ditjen Pajak dan Bea Cukai.
Menurut Faisal, Ditjen Pajak merupakan direktorat yang sudah dari lama tidak tersentuh pengawasan.
“Sadar enggak kita bahwa Ditjen Pajak adalah direktorat jenderal yang tidak tersentuh oleh siapa pun kecuali oleh Tuhan,” ujar Faisal dalam diskusi Indef, Selasa (28/3).
“Jadi kelakuannya, sepak terjangnya, itu tidak bisa diaudit. Bebas dari audit,” sambung Faisal.
Faisal mencontohkan betapa sulitnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk masuk melakukan audit. Terutama karena adanya aturan harus seizin Menteri Keuangan.
“BPK tidak masuk mengaudit sesuai tanggung jawab konstitusinya. Tidak bisa, harus seizin Menteri Keuangan, dan minta izinnya lama. Sehingga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau menerobos ketentuan yang super melindungi pajak ini,” sambungnya.
Faisal mengungkapkan, di era pemerintahan Presiden SBY, di mana saat itu Menteri Keuangannya juga dijabat Sri Mulyani, Faisal termasuk salah satu orang yang ikut menggugat aturan ini ke MK.
“Yang somasi Prof Anwar Nasution Ketua BPK yang juga dari LPEM FE UI. Saya juga mantan Kepala LPEM UI yang menuntut agar Dirjen Pajak tidak kebal dari audit. Kami kalah total. Ketua MK (saat itu) Pak Jimly Asshiddiqie,” tuturnya.(Sumber)
