Luhut Binsar Panjaitan berulang kali mempertanyakan. Apanya yang mau diubah? Ia seperti alergi dengan kata Perubahan. Bahkan cenderung anti Perubahan. Ia cuma sepakat dengan keberlanjutan atau continuity.
Demikian pula dengan Presiden Jokowi. Saat menghadiri peluncuran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Presiden Jokowi menyebut kepemimpinan ibarat “tongkat estafet” bukan meteran pom bensin yang di mulai dari nol.
Menyingung soal meteran pom bensin yang dimulai dari nol. Salah besar bila ada pihak-pihak tertentu menarasikan perubahan dengan meteran pom bensin yang dimulai dari nol.
Perubahan itu melanjutkan yang baik bagi rakyat. Menyempurnakan program pro rakyat. Bahkan presiden yang terpilih di Pilpres 2024 berhak berdasarkan konstitusi untuk mengoreksi kebijakan dan Undang-undang yang tidak pro rakyat. Sebut saja soal UU Omnibus law, UU Minerba, bahkan soal presidential threshold 20 persen yang banyak digugat oleh kelompok pro demokrasi.
Termasuk dalam perubahan adalah membuat kebijakan dan program baru untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti amanat konstitusi. Contoh sederhana adalah soal kepemilikan jalan tol. Tak menutup kemungkinan presiden baru mengubah kepemilikan jalan tol dengan melibatkan rakyat sebagai pemegang saham.
Penulis sepakat dengan Jokowi. “Tongkat estafet” kepemimpinan nasional. Tapi bukan “tongkat estafet” kepemimpinan meneruskan kepemimpinan Jokowi apalagi sebagai petugas Jokowi yang juga petugas partai. Tongkat estafet kepemimpinan sebagai petugas rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum yang Luber dan Jurdil.
Keberlanjutan versi Jokowi dan LBP adalah keberlanjutan status quo. Keberlanjutan mempertahankan kekuasaan. Kepemimpinan nasional sebagai copy paste dari kepemimpinan Jokowi. Atau setidaknya kepemimpinan nasional yang di endorse Jokowi dan LBP. Presiden hasil Pilpres 2024 yang dikehendaki 11-12 dengan Jokowi dan LBP.
“Tongkat estafet” kepemimpinan tak hanya sekadar meneruskan tongkat estafeta kepemimpinan. Melainkan continuity and change. Keberlanjutan dan perubahan.
Keberlanjutan dan perubahan itu satu kesatuan. Continuity and change. Yang baik bagi rakyat, lanjutkan. Sebaliknya, yang tak bermanfaat bagi rakyat dan cenderung merugikan rakyat seperti ekspor pasir laut harus dihentikan.
Keberlanjutan dan perubahan sebagai meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Mewujudkan janji kemerdekaan terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bandung, 28 Dzulqa’dah 1444/17 Juni 2023
Tarmidzi Yusuf, Kolumnis
