KETUA Umum DAD Kalsel Abdul Kadir mengatakan 7 tuntutan tersebut merupakan buntut dari kekecewaan pengurus DAD kepada pemerintah karena tidak adanya putra-putri asli Dayak yang dilibatkan dalam struktur organisasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami meminta Presiden RI mengganti Kepala Otorita IKN, yang saat ini dijabat oleh Bambang Susantono. Kemudian kami menutut agar setiap putra-putri dari lima provinsi di Kalimantan mendapatkan posisi dalam struktur organisasi IKN,” ucapnya.
Tidak hanya itu, DAD Kalsel juga menuntut agar pemerintah segera membangun rumah adat dayak dan pemerintah segera memberikan sertifikat lahan seluas 250 ha (atau setiap provinsi kalimantan mendapat 50 ha) untuk perkampungan kebudayaan dayak.
“DAD Kalsel juga menuntut agar semua pegawai yang jabatan strategis di IKN harus ada keterwakilan masyarakat adat dayak. Serta dalam pembangunan IKN juga kontraktor dan UMKM masyarakat adat daya,” jelasnya.
Dirinya juga menyebut bahwa DAD pernah dijanjikan agar putra-putri terbaik Dayak mendapatkan posisi di jabatan dalam struktur organisasi IKN, namun ketika di ajukan putra-putri terbaik 4 orang saja, mereka tidak lulus seleksi. “Kami sangat kecewa,” tuturnya.
Ditambahkan Sekretaris DAD Kalsel, Robby Mahajaya Ngaki, ia menyampaikan bahwa IKN yang dibangun di pulau Kalimantan, sangat wajar jika DAD meminta putra-putri asli Dayak dilibatkan dalam organisasi IKN.
“Bayangkan, IKN dibangun di Kalimantan. Masa kita disisihkan, harusnya kita jadi tuan rumah. Soal mampu atau tidak itu relatif. Kami tak minta banyak-banyak. Cukup 10 orang saja, artinya dari 5 provinsi ada 2 perwakilan dan itu cukup,” pintanya.
Jika tidak begitu, Robby mengatakan pihaknya akan khawatir kalau masyarakat Dayak akan tersingkir.
Tak hanya dari DAD Kalsel, tuntutan yang sama juga disampaikan pengurus DAD lainnya di empat provinsi di Kalimantan, di Jakarta hingga Sumatera. Intinya, Robby mengungkapkan, semua pengurus DAD di wilayah tersebut mengaku kecewa karena tak adanya putra-putri asli Dayak yang dilibatkan dalam Otorita IKN. “Intinya, dalam membangun IKN, di tempat kami harus dilibatkan,” pungkasnya
Sekadar diketahui, Tak hanya dari DAD Kalsel, tuntutan yang sama juga disampaikan pengurus DAD lainnya di empat provinsi di Kalimantan, di Jakarta hingga Sumatera.(Sumber)
