Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut ada keterlibatan pejabat negara dalam kepemilikan 3,3 juta hektare lahan sawit yang ada di kawasan hutan. Ia mengatakan masih berupaya untuk menindaknya.
“Ada 3,3 juta hektare yang ada di kawasan hutan, itu bagaimana penindakan itu. Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya di rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya,” kata Luhut saat konferensi pers di Kantor Kemenko Marves, Jumat (23/6).
“Nah nanti kita cari apa formulanya. Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut,” tambahnya.
Luhut mengakui Indonesia tidak memiliki data yang menyeluruh mengenai luas lahan kelapa sawit di Indonesia. Awalnya dia berasumsi luasnya hanya 14,4 juta hektare, namun setelah BPKP melakukan audit ditemukan 16,8 juta hektare lahan sawit.
Luhut meminta perusahaan kelapa sawit untuk melapor ke pemerintah mengenai luas perkebunan hingga daftar perizinan. Periode lapor mulai 3 Juli-3 Agustus 2023.
“Sudah tahu dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini,” tegas Luhut.(Sumber)
