Senayan mengapresiasi capaian Pemerintah mengendalikan inflasi secara nasional. Harga-harga barang terkendali baik yang mempercepat pemulihan ekonomi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2023 sebesar 0,33 persen (mounth to mounth/mtm), sementara secara tahunan 4,33 persen (year on year/yoy). Turun dari level bulan sebelumnya sebesar 4,97 persen (yoy).
Angka inflasi ini terus mengalami penurunan dibanding beberapa bulan sebelumnya yang mencapai 5 persen lebih.
Anggota Komisi XI DPR Andi Achmad Dara mengatakan, terjaganya inflasi ini sesuai visi Presiden Jokowi demi membawa Indonesia bergerak maju dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik.
“Kemajuan luar biasa dan harus diapresiasi, angka inflasi terus menurun dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Padahal, ekonomi dunia masih dilanda krisis dan ketidakpastian serius,” puji Andi.
Dia juga memuji kinerja Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto yang telah bekerja sangat bagus mengkoordinir kerja-kerja tim ekonomi dalam pengendalian inflasi ini. Hasilnya, pemulihan ekonomi nasional terus bergerak positif dan menunjukkan kinerja sangat baik di tengah ketidakpastian global.
“Airlangga patut diacungi jempol. Di bawah tangan dingin beliau, ekonomi tumbuh positif dengan pengendalian inflasi yang sangat terjaga. Ekonomi Indonesia tumbuh semakin baik, lebih baik dari banyak negara, termasuk dengan negara tetangga di Asia Tenggara,” tegasnya.
Andi berharap, momentum kebangkitan ekonomi yang positif ini harus terus dipelihara dengan menjaga kerja sama Pemerintah Pusat dan Daerah. Inflasi daerah mesti benar-benar dikontrol dengan menjaga keberlangsungan produksi dan pasokan.
Menurutnya, Presiden Jokowi sering mengingatkan agar Pemerintah dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus saling bekerja sama menjaga keseimbangan, keberlangsungan produksi dan pasokan.
“Ongkos transportasi juga harus bisa dikontrol. Sebab, faktor itu yang banyak mempengaruhi inflasi,” kata dia.
Andi mendukung kebijakan Pemerintah untuk menanggulangi inflasi daerah seperti penggunaan belanja dana tidak terduga. Kebijakan pengendalian inflasi lainnya, yakni mengalokasikan 2 persen dari dana transfer umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil), pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID).
“Kami mengapresiasi kebijakan Pemerintah menanggulangi inflasi di daerah, seperti penggunaan Dana Tidak Terduga (DTT), DAU, DID. Kerja sama itu sangat penting dan karenanya harus terus dilakukan agar ekonomi kita terus tumbuh positif,” jelasnya.
Sementara, Kepala kantor Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten Gunawan mengatakan, pihaknya meyakini inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3.0+1 persen pada sisa tahun 2023.
Inflasi IHK pada Mei 2023 tercatat 4.00 persen atau berada di batas sasaran 3.0+1 persen. Penurunan inflasi ini terjadi di semua kelompok.
Gunawan mengatakan, menurunnya inflasi sesuai dengan sasaran adalah hasil positif dari konsistensi kebijakan moneter. Serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan Pemerintah dalam TPIP dan TPID melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah.(Sumber)
