Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyinggung kenaikan tunjangan kinerja (tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS) membuat belanja negara bengkak di semester I 2023.
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan belanja kementerian/lembaga (K/L) menyentuh Rp417,2 triliun di pertengahan tahun ini. Angka ini naik dari periode yang sama pada tahun lalu, yakni sebesar Rp393,8 triliun.
Rincian belanja K/L tersebut adalah Rp134,2 triliun belanja pegawai alias naik 11,1 persen, belanja barang Rp147,4 triliun atau naik 2 persen, dan belanja modal menyentuh Rp62 triliun alias tumbuh 8,3 persen.
“Untuk belanja pegawai sudah dibelanjakan Rp134,2 triliun, tumbuh 11,1 persen. Ini karena gaji dan tunjangan naik, tukin-tukin yang mulai meningkat lagi, juga pembayaran gaji, tunjangan hari raya (THR), dan gaji ke-13 yang termasuk tukin 50 persen,” kata Ani dalam rapat kerja (raker) dengan Badan Anggaran DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/7).
Kenaikan belanja pegawai ini terbagi ke dalam gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp90,4 triliun atau naik 12,5 persen dari realisasi 2022 sebesar Rp80,4 triliun. Ada juga tukin, honorarium, hingga uang lembur Rp43,8 triliun atau naik 8,4 persen dari Rp40,4 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang baru saja menaikkan tukin di tiga K/L, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kenaikan tukin PNS ini adalah apresiasi Jokowi karena peningkatan kualitas reformasi birokrasi di tiga K/L tersebut.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan soal penggunaan anggaran tahun ini imbas kenaikan tukin. Menurutnya, kenaikan tunjangan kinerja PNS tahun ini tidak perlu tambahan belanja pegawai.
“Anggaran untuk menaikkan tukin tersebut, tahun ini karena tidak penuh setahun, bisa dicukupi dengan anggaran yang sudah disediakan masing-masing K/L melalui optimalisasi yang ada. Jadi, tidak menambah anggaran belanja pegawai,” ujarnya secara virtual dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (26/6).
Namun, belanja pegawai untuk tukin akan diperhitungkan ulang di tahun-tahun mendatang. Pasalnya, kenaikan tunjangan kinerja akan membuat belanja pegawai di masing-masing K/L bengkak.(Sumber)
