Ketersediaan gas LPG 3 kg langka di sejumlah daerah. Presiden Joko Widodo diminta menegur Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Permintaan itu terlontar dari anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Menurutnya, presiden harus turun tangan karena masalah ini mulai meresahkan masyarakat. Teguran itu penting agar Erick Thohir fokus menyelesaikan masalah kelangkaan gas melon ini.
“Ingatkan Erick jangan terlalu asyik mengurus sepak bola dan polemik rumput JIS sehingga tugas utama sebagai Menteri BUMN terbengkalai. Akibatnya masyarakat susah mendapatkan kebutuhan sehari-hari,” kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (26/7).
Legislator dari Fraksi PKS ini menegaskan Presiden tidak boleh buang badan terhadap masalah ini. Apalagi, terkesan melempar tanggung-jawab kepada bawahan.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga mendesak Pemerintah segera menata pengelolaan gas LPG 3 kilogram ini dan tidak menyusahkan rakyat kecil. Di tengah harga gas LPG dunia yang terus merosot hampir setengahnya sejak puncaknya di awal tahun 2022, harusnya harga LPG di Indonesia juga sudah ikut turun.
“Tetapi yang terjadi di kita justru sebaliknya, terjadi kelangkaan gas LPG 3 kilogram dan harganya juga melejit,” sesal Mulyanto menutup.
Mulyanto mengaku mendapat laporan terjadi kelangkaan gas LPG 3 kilogram di berbagai daerah seperti Balikpapan, Makasar, Banyuwangi, Sumatera Barat dan lainnya.
Mulyanto menambahkan bahwa memang ada penumbuhan permintaan pasca pandemi Covid-19. Namun diperkirakan over kuota tersebut tidak lebih dari 2,7 persen atau kekurangan sebesar 0.3 juta ton LPG 3 kg.
Artinya over kuota tidak banyak dan uang subsidi lebih. Semestinya gas LPG 3 kilogram tidak langka dan bahkan turun harga.
Di sisi lain Mulyanto menambahkan, dari hasil prognosa Pertamina, biaya subsidi LPG 3 kilogram tahun 2023 (dengan memperhitungkan biaya over kuota) dapat dihemat sebesar Rp 32.4, karena penurunan harga LPG dunia tersebut.(Sumber)
