Pemerintah Jepang kini tengah membuka besar-besaran tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja di negaranya. Hal ini sebagai imbas menyusutnya jumlah populasi Jepang sehingga membutuhkan para TKA untuk mengisi berbagai posisi kerja.
Dinukil Kyodo News, Selasa (19/9), berdasarkan survey terbaru, sebanyak 86 persen kota di Jepang membutuhkan adanya penambahan kehadiran TKA. Adapun, para TKA tersebut dibutuhkan di sektor seperti pertanian dan sektor-sektor kunci di daerah.
Dalam survei yang mencakup 47 prefektur serta kota-kota dan kotamadya lainnya di Negeri Sakura, sebanyak 84 persen kepala pemerintah daerah menyatakan, sangat khawatir bahwa penduduk mereka berisiko menghilang.
Hal ini karena angka tersebut melonjak dibanding studi tahun 2015 yang hasilnya ada 77 persen pemimpin pemerintah daerah merasa khawatir terhadap masa depan warganya.
Berdasarkan kelompok think-tank yang berbasis di Tokyo, diperkirakan Jepang membutuhkan sekitar empat kali lebih banyak TKA pada tahun 2040 untuk bisa mencapai target pertumbuhan oleh pemerintah Jepang dalam proyeksi ekonomi.
Temuan ini juga menyoroti peningkatan ketergantungan Jepang terhadap tenaga kerja migran untuk menebus populasi yang menyusut.
Di lain sisi, untuk bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata 1,24 persen, maka Jepang harus menambah jumlah pekerja asing menjadi 6,74 juta orang tahun 2040.
Sebagaimana diketahui, saat ini Jepang tengah bergelut dengan efek dari fenomena depopulasi atau penyusutan jumlah penduduk seiring dengan merosotnya angka kelahiran di titik terendah.
Kementerian Kesehatan Jepang, Jumat (2/6), mengatakan rendahnya tingkat kelahiran telah terjadi sejak tujuh tahun ke belakang. Bahkan, kondisi ini membuat populasi warganya semakin menyusut dan menua dengan cepat.
Mengacu kondisi tersebut, pemerintah setempat memprediksi bahwa populasi anak muda Jepang akan menurun drastis pada tahun 2030.
“Populasi kaum muda akan mulai menurun drastis pada 2030-an. Jangka waktu hingga saat itu adalah kesempatan terakhir kami untuk membalikkan tren penurunan kelahiran,” kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dikutip Reuters, 3 Juni 2023.
Ia mengatakan, penurunan tingkat populasi penduduk menjadi prioritas utama pemerintah Jepang saat ini. Meski di tengah tingkat utang yang melejit, Jepang akan menggelontorkan anggaran sebesar 3,5 triliun yen (USD25 miliar) setahun untuk perawatan anak dan tindakan lain untuk mendukung orang tua. (Sumber)
