Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu. Artinya, mereka yang berusia di bawah 40 tahun tetapi pernah atau sedang menjabat kepala daerah bisa melenggang di pilpres.
Pemohon dari gugatan ini adalah Almas Tsaqibbirru.
“Mengadili permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam pembacaan putusan, Senin (16/10).
Syarat batasan usia itu termuat dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Berikut bunyi pasalnya:
“Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”
Dalam putusannya, MK menyebut bahwa kepala daerah merupakan penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan berdasarkan kedaulatan rakyat. Yakni yang memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wapres secara demokratis.
Masih dalam pertimbangannya, MK menyebut bahwa presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota masuk dalam rumpun jabatan eksekutif. Namun terdapat perbedaan penentuan batas usia minimum untuk jabatan-jabatan tersebut.
Gibran Bisa Melenggang
Dengan begini, isu yang selama ini diprediksi sejumlah pihak, termasuk ahli tata negara, bahwa putusan seperti memberi ‘karpet merah’ ke Gibran Rakabuming Raka semakin kuat.
Dengan ini, Gibran yang baru berusia 36 tahun bisa digadang jadi cawapres. Belakangan ia dilekatkan akan dipinang Prabowo Subianto.
Namun dengan putusan MK yang menyaratkan kepala daerah bisa maju di Pilpres, peluang putra sulung Presiden Jokowi itu semakin terbuka.
Putra Presiden Jokowi ini sebelumnya juga menyebut Prabowo beberapa kali mengajaknya. Namun karena usia yang belum 40 tahun, Gibran tak berkomentar panjang labar.
“Umurnya belum cukup,” kata Gibran dalam program Info A1 kumparan, dikutip Senin (16/10).
Nama Gibran juga menjadi 1 dari 4 nama terkuat sebagai cawapres Prabowo. Namun bila dilihat lebih dalam, Gibranlah yang paling berpeluang digandeng Ketua Umum Gerindra itu.
Pun, Gibran bahkan sempat hadir di Rakernas Projo, relawan Jokowi, Sabtu (14/10). Saat itu Projo sudah menginsyaratkan akan mendorong Prabowo sebagai capres. Dan akhirnya Projo ke Kertanegara, kediaman Prabowo, untuk mengumumkan keputusan tersebut.
Di Rakernas, Gibran hadir selama 15 menit. Politikus PDIP itu sempat menyalami para ketum Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang hadir.
Mereka adalah Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, hingga Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Setelah menyalami, Gibran lalu pulang. Tak lama kemudian, Presiden Jokowi tiba di Indonesia Arena.
Ini kemudian diartikan sebagai kode keras. Bahwa Gibranlah yang akan dipinang sebagai cawapres.
Penerimaan dari parpol KIM pun baik. Tidak ada penolakan dan semua bersepakat bila Prabowo memilih Gibran, semua akan mendukung.
Zulkifli Hasan misalnya. Saat ditanya Sabtu (14/10) lalu, ia sudah memberikan kode bahwa Gibran akan dipilih KIM setelah putusan MK.
“Cawapres kita tunggu Senin ya,” kata Zulhas sebelum ikuti Rakernas Projo di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (14/10).
Zulhas pun melemparkan kode keras. Saat ditanya soal apakah Gibran cawapres Prabowo, dia menjawab ‘tanda-tanda’.
“Ya saya kira tanda-tanda,” jelas dia.
Reaksi PDIP
Sementara itu Politikus PDIP Deddy Sitorus pun mengkritik bila Gibran benar-benar bermanuver. Menurutnya, ini bukti Prabowo tak mengutamakan nilai dan moral dalam politik.
Manuver tersebut pun dikritik karena Jokowi dan Gibran dinilai masih merupakan bagian dari PDIP dan seharusnya mendukung Ganjar Pranowo.
“Kan memang ada upaya terus menerus jadikan Mas Gibran wakil, saya kira wajar, karena yang ngajak kan enggak yakin dengan dirinya. Dia pikir satu-satunya yang menentukan kemenangan dengan ajak Pak Jokowi atau keluarganya jadi sekutunya,” kata Deddy di media center TPN Ganjar Presiden, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/10).
“Nah, namanya politik begitulah di Indonesia, hari ini. Jauh dari nilai-nilai, kecuali nilai transferan,” imbuh dia.
Deddy mengakui pihaknya tak bisa menghalangi Gibran maju sebagai cawapres Prabowo. Namun ia berharap Jokowi dan keluarga masih mengutamakan loyalitas kepada PDIP.(Sumber)
