Ada ironi yang menarik dari perayaan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beberapa waktu lalu. Di tengah kerumunan kader dan elite politik PKB, beredar kaos bertuliskan Prabowonomics. Pilihan kata itu jelas disengaja. Ia ingin memperkenalkan sebuah identitas, bahwa pemerintahan Prabowo Subianto memiliki arah ekonomi yang layak dikenali dengan nama sendiri. Dunia pernah mengenal Reaganomics, Abenomics, hingga Bidenomics. Kini Indonesia mencoba membangun mereknya sendiri.
Sebagai strategi politik, langkah itu masuk akal. Dalam kajian political branding, setiap pemimpin membutuhkan narasi yang mudah dikenali publik. Program boleh berjumlah puluhan, tetapi rakyat lebih mudah mengingat satu nama yang mewakili semuanya. Prabowonomics hendak menjadi payung bagi berbagai agenda pemerintah, mulai dari hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan, ketahanan energi, hingga penguatan peran negara dalam pembangunan ekonomi.
Masalahnya, membangun brand politik jauh lebih sulit daripada menciptakan istilah. Buktinya, di luar arena Milad PKB, ruang digital justru melahirkan istilah yang sama cepatnya menyebar, Prabowo No Mic.
Tidak ada lembaga yang menciptakannya. Tidak ada partai yang mendeklarasikannya. Ia tumbuh dari percakapan warganet, berpindah dari satu platform ke platform lain, lalu menjadi satire yang dipahami banyak orang. Fenomena seperti ini menarik karena menunjukkan bahwa ruang publik memiliki logikanya sendiri. Pemerintah dapat merancang narasi, tetapi publik selalu memiliki hak untuk menciptakan narasi tandingan.
Di sinilah letak persoalannya. Yang sedang dipertarungkan sebenarnya bukan istilah Prabowonomics melawan Prabowo No Mic. Yang dipertarungkan adalah siapa yang berhasil menguasai agenda percakapan publik.
Maxwell McCombs dan Donald Shaw, melalui teori Agenda Setting, menjelaskan bahwa kekuasaan terbesar dalam komunikasi bukan terletak pada kemampuan memengaruhi apa yang harus dipikirkan masyarakat, melainkan menentukan isu apa yang dianggap penting untuk dipikirkan.
Dalam konteks itu, pemerintah tentu ingin publik membicarakan pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, investasi, atau swasembada pangan. Namun ruang digital sering kali bergerak ke arah yang berbeda. Perhatian publik justru tersedot pada potongan-potongan pidato yang memancing perdebatan. Ketika agenda bergeser, konsekuensinya tidak sederhana.
Program pemerintah mungkin tetap berjalan. Investasi tetap masuk. Kawasan industri tetap dibangun. Hilirisasi tetap berlangsung. Namun keberhasilan tersebut kehilangan ruang dalam percakapan publik karena perhatian masyarakat telah berpindah ke isu lain. Dalam politik, apa yang tidak dibicarakan perlahan akan kehilangan daya pengaruh, meskipun hasilnya nyata.
Fenomena ini semakin mudah dipahami jika melihat konsep attention economy yang diperkenalkan Herbert Simon. Menurutnya, di tengah melimpahnya informasi, perhatian manusia justru menjadi sumber daya yang paling langka. Siapa pun yang berhasil merebut perhatian publik akan memenangkan percakapan. Media sosial bekerja dengan logika itu. Algoritma tidak memilih informasi yang paling penting. Algoritma memilih informasi yang paling mampu memancing emosi, perdebatan, atau rasa penasaran.
Akibatnya, penjelasan kebijakan yang panjang hampir selalu kalah bersaing dengan satu potongan video berdurasi beberapa detik. Kontroversi menjadi jauh lebih kompetitif daripada substansi.
Persoalan seperti ini sesungguhnya tidak hanya dihadapi Indonesia. Banyak pemimpin dunia mengalami hal yang sama. Bedanya, mereka kemudian menyesuaikan strategi komunikasinya. Mereka menyadari bahwa keberhasilan kebijakan tidak otomatis berubah menjadi keberhasilan politik. Di antara keduanya terdapat satu jembatan penting: komunikasi publik.
Karena itu, menurut saya, satire Prabowo No Mic tidak perlu disikapi sebagai hinaan terhadap Presiden. Akan lebih bijak apabila ia dibaca sebagai umpan balik dari ruang publik. Satire sering kali lahir ketika masyarakat merasa ada jarak antara pesan yang ingin disampaikan pemerintah dengan pesan yang benar-benar mereka tangkap.
Di sinilah Prabowonomics menghadapi ujian pertamanya. Dalam literatur political marketing, Jennifer Lees-Marshment menjelaskan bahwa sebuah political brand memperoleh kekuatan ketika terdapat keselarasan antara gagasan, perilaku pemimpin, dan pengalaman publik. Ketika salah satu unsur itu tidak berjalan seirama, ruang kosongnya akan segera diisi oleh persepsi, tafsir, bahkan satire. Politik modern memang tidak menyukai ruang kosong. Apa yang tidak diisi pemerintah akan diisi oleh publik.
Artinya, tantangan pemerintahan Prabowo hari ini tidak berhenti pada bagaimana menjalankan program ekonomi. Tantangan yang sama besarnya adalah memastikan publik membicarakan program itu, memahami arahnya, dan merasakan manfaatnya. Sebab keberhasilan ekonomi yang gagal menjadi narasi publik seringkali berakibat pada kehilangan nilai politiknya. Implikasinya bisa terlihat, elektabilitas Prabowo terjun bebas, pun dengan tingkat kepuasan publik terhadap dirinya.
Andai Prabowo jauh dari sifat megalomania, ia sadar bahwa podium adalah tombak perang baginya. Bukan justru tempatnya bersolek memoles citra. Dengan begitu kehati-hatian akan dikedepankan. Tapi kekuasaan memang memabukkan, Prabowo telah jatuh dalam cengkraman perasaannya sendiri. Jatuh dalam buaian sanjungan orang-orang di sekelilingnya. Dan ini menyedihkan.
Editorial Redaksi
Oleh Rezha Nata Suhandi
