Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mewanti-wanti akan potensi jatuhnya pemerintahan Presiden Joko Widodo karena krisis di bidang politik dan ekonomi.
JK, sapaan akrabnya, menilai bahwa pemerintahan di Indonesia bakal jatuh apabila menghadapi dua krisis sekaligus, yakni krisis politik dan ekonomi. “Kemakmurannya tidak capai, adilnya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, maka terjadilah.
Karena itulah maka kita harus menghindari itu terjadi pada dewasa ini,” kata JK dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
JK menuturkan, pemerintahan Presiden Soekarno runtuh setelah lawan-lawan politiknya ditangkapi, disusul dengan kenaikan harga yang ramai-ramai diprotes oleh masyarakat.
Pada tahun 1998, situasi serupa dialami Presiden Suharto yang pendekatan otoriternya dikecam banyak pihak. Pada saat bersamaan, Indonesia pun dihantam oleh krisis keuangan dunia yang membuat harga melambung tinggi.
Menurut JK, catatan sejarah itu menunjukkan bahwa krisis politik dan krisis keuangan yang terjadi bersamaan dapat membuat pemerintahan jatuh.
“Jadi dua krisis bersamaan timbul, (krisis) poltiik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan atau saling mempengaruhi maka jatuhlah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tak jalan, yaitu kesejahteraan,” ujar JK.
JK menilai sudah banyak pihak yang menyuarakan kegelisahan mereka atas situasi demokrasi di Indonesia. JK pun termasuk pihak yang menilai demokrasi di pengujung masa jabatan Jokowi sedang tidak baik-baik saja.
“Pak Jokowi bagus pertamanya, bukan karena saya ada di situ, saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, ah, seperti tadi dikatakan (demokrasi mulai bermasalah).
“Belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini dengan segala macam masalahnya,” sambung dia. Ia pun menilai bahwa retorika pemerintah akan menggelar pemilihan umum dengan aman dan bebas belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
Di samping itu, kata JK, dunia pun menghadapi situasi ekonomi yang sulit dan itu telah diakui oleh Pemerintah Indonesia.
Menurut JK, perlu ada kepemimpinan yang menghormati kedaulatan rakyat untuk menghindarkan Indonesia dari potensi krisis politik dan keuangan tersebut.
“Presiden (Jokowi) mengatakan ngeri, Menteri Keuangan mengatakan ngeri, maka kalau ini dampaknya bersamaan, maka kita harus hati-hati. Di situ dibutuhkan suatu kepemimpinan yang kuat, yang menghormati kedaulatan rakyat, artinya kembali ke jalur demokrasi yang baik,” kata dia.(Sumber)
