Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali tidak menjawab tegas soal status Presiden Jokowi sebagai kader partai usai pisah jalan di 2024. Hasto hanya menyinggung tanggung jawab seorang kader partai dalam menjaga suara rakyat.
“Ya, sebagai kader ini kan punya tanggung jawab di dalam menjaga kemurnian suara rakyat, sehingga kader ini bukan dalam bentuk KTP dalam bentuk KTA, kader ini adalah perilaku,” kata Hasto di Kantor TPN, Jakarta Pusat, Senin (19/2).
“Satunya aspek-aspek ideologis, kemudian platform yang diperjuangkan dan juga sikap-sikap politiknya,” lanjut dia.
Dia mengatakan kader PDIP harus dilihat dari sikap politik dan aspek ideologis. Karena itu, partai mendukung Ganjar-Mahfud sebagai calon pemimpin.
“Itu yang harus dilihat, maka bagi PDI Perjuangan sebagaimana menjadi arahan para ketua umum yang mendukung Pak Ganjar-Mahfud bahwa dibentuk tim khusus dan demokrasi yang menghadapi ancaman ini harus disikapi secara serius,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia memastikan tim khusus yang dibentuk TPN akan mengawal suara Ganjar-Mahfud untuk menjadi pemimpin bangsa.
“Maka tim khusus punya leading sector tim hukum itu menunjukkan keseriusan kami di dalam mengawal proses demokrasi itu,” tandasnya.
Hubungan PDIP dan Jokowi kian renggang di Pemilu 2024 karena perbedaan sikap. Meski tak pernah menyebut secara gamblang, Jokowi lebih condong mendukung paslon 02 Prabowo-Gibran daripada Ganjar-Mahfud.
Apalagi, Gibran merupakan anak sulung Jokowi. Bahkan, Jokowi sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran yang unggul di hitung cepat (quick count).(Sumber)
