Banyak warga protes kenaikan tarif Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Alasannya beragam, ada yang tak terima karena kenaikan tarif tak dibarengi perbaikan fasilitas sarana prasarana, sampai keberatan karena penyesuaian tarif dilakukan saat harga pangan melejit.
Kritik netizen itu membanjiri kolom komentar akun Instagram resmi Jasa Marga yang mengunggah tarif terbaru Tol Japek.
“Jalannya tolong dibagusin juga dong om, aspal banyak yang bergelombang. Jangan cuma naik doang tapi fasilitas serta sarana prasarana makin ditingkatkan,” tulis akun Instagram @haditsairlangga.
Keluhan yang sama disuarakan akun Instagram lain. Dia juga menyinggung soal pelayanan petugas jalan tol dan kemacetan di exit tol Japek.
“Gua pengguna Japek tiap hari pp. Minimal aspal mulus bukan tambelan, rest area 19B diperbesar, kantong parkirnya masih banyak tanah liat, eh iya lupa struk tol harus ready terus. Petugas dibanyakin bagaimana caranya exit barat enggak bikin macet dan ganggu jalur 3 dan 4. Km 10 jalur cepat diberesin tuh masa aspalnya kaga ada, kalo hujan jadi genangan ngerusak kaki-kaki mobil, semoga dibaca ya,” tulis akun @rbnzskmna.
Ada juga netizen yang mengkritik keputusan pemerintah menaikkan tarif tol Japek, mengeluh tarif Japek naik justru saat harga pangan melejit.
“Ya ampun Jasa Marga seperti tidak punya nurani saja. Harga-harga kebutuhan pokok naik broo. Mikir atuh siga Netanyahu wae teu boga hate,” tulis akun @yan_yan_bandung.
Kementerian PUPR Buka Suara
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, secara regulasi ada mekanisme kenaikan tarif tol dalam 2 tahun sekali. Untuk Japek, pemerintah bahkan sudah menahan kenaikan tarifnya 6 bulan.
“Ini sudah saya tahan betul 6 bulan. Enam bulan sebetulnya sudah harus naik. Dan ini kan ekosistem usaha jalan tol dan ini sudah saya tahan, sudah saya menahan untuk tidak naik 6 bulan. Jadi menurut saya sudah waktunya untuk naik,” kata Basuki saat ditemui di Kantor PUPR, Sabtu (9/3).
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan pemerintah menyetujui kenaikan tarif tol Japek sudah mempertimbangkan banyak faktor, termasuk standar pelayanan minimum (SPM).
“Bukan hanya SPM tapi juga dari sisi layanan-layanan tambahan. Kita tidak menuntut hanya pemenuhan SPM tapi di Japek kan ada penambahan lajur supaya tidak macet,” kata Endra.
Adapun Jasamarga Transjawa Tol telah menambah lajur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan menyediakan fasilitas Emergency Parking Bay di Jalan Layang MBZ. Penambahan jalur dan penyesuaian terhadap inflasi ini yang alasan utama diberlakukan penyesuaian tarif integrasi.
“Jadi ada penambahan lajur yang harus dikompensasi dalam bentuk penyesuaian tarif. Kita sudah hitung semua, sudah konsultasi BPKP, dan hasil ini hasil yang sudah disetujui dari usulan BUJT, dinilai pemerintah, diaudit BPKP,” kata Endra.
Endra menegaskan pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak dari BUJT karena hal itu menyangkut keberlanjutan perusahaan.
“Artinya BUJT punya perjanjian dengan bank, punya business plan, ada perjanjian dalam konteks bisnis. Kita harus perhatikan dari sisi itu,” pungkas Endra.
(Sumber)
