Internal DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jateng memanas. Hal itu setelah munculnya mosi tidak percaya yang digulirkan 25 DPD dari 34 PSI se-jawa Tengah.
Mereka menuntut Ketua DPW PSI Jateng, Antonius Yogo Prabowo untuk dicopot.
Ketua DPD PSI Kabupaten Jepara Albert Siahaan menjelaskan, langkah ini dilakukan kader PSI ditingkat daerah bukan karena banyak keder yang tidak berhasil melenggeng ke legislator.
“Ini dalam rangka agar PSI kedepan lebih baik lagi. Apalagi sejak awal, semangat PSI adalah membina generasi muda agar bisa berkiprah di Politik. Sehingga kami ingin pemimpin yang bisa mengayomi pengurus,” kata Albert dalam pertemuan di Klodran, Colomadu, Karanganyar, Selasa (30/4/2024).
Albert mengatakan para kader di partai merasakan diskriminasi pada saat pemilu lalu. Dimana kepemimpinan DPW yang yang menjalankan roda kepartaian tidak sesuai aturan.
“Misalkan ketua DPW melakukan penggantian pengurus ditingkat DPD tidak sesuai aturan atau inkonstisional,” ujarnya.
“Ada aturan dari DPP, dimana struktural DPD tidak boleh diganti selama masa pemilu berlangsung. Tetapi ada beberapa DPD yang diganti strukturalnya dimasa Kampanye oleh DPW, sehingga terjadi kekacauan ditubuh partai pada saat pemilu,” tutur dia.
Lebih lanjut kepemimpinan Yogo juga dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi, terutama terkait anggaran kepartaian.
“Jadi kami tidka tahu informasi apa yang ada di DPW, terutama keungan ya. Padahal itu seharusnya kita tahu,” tegas Albert.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Devisi Harian DPD PSI Kabupaten Karanganyar, Bondan Devi. Fenomena diskirimnasi ini juga terjadi di struktural partai PSI di Bumi Intanpari ini.
Dia menceritakan, Yogo sempat datang ke Karanganyar dan menyampakaikan akan ada pergantian pengurus. Dimana saat itu, dari 17 kemacamatan di Karanganyar terbentuk 13 DPC dan muncul nama untuk kepengurusan DPD, termasuk ketunya.
“Namun kemudian Bro Yogo membawa salah satu nama lain tanpa sepengetahuan temen-temen DPC yang akan dijadikan ketua DPD atas rekomendasi DPP, setelah ditanya ke DPP, tidak ada rekomendasi itu,” tutur dia.
