Pengamat politik Ubedilah Badrun menilai resistensi terhadap kepemimpinan Airlangga Hartarto di Partai Golkar meluas. Dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu mengatakan, pemecatan terhadap sejumlah ketua Golkar di daerah menunjukkan Airlangga berupaya mempertahankan posisinya di kursi ketua umum partai berlambang beringin hitam tersebut.
“Ketika ada persoalan pemicu resistensi dari pengurus di DPD, itu artinya Airlangga sudah mengalami krisis legitimasi. Karena dia mengalami krisis legitimasi, maka sirkulasi pergantian menjadi penting,” ujar Ubedilah saat dihubungi, Rabu (7/8).
Karena itu Ubedilah menduga pemecatan para ketua DPD Golkar di sejumlah daerah mencerminkan ketidaknyamanan Airlangga terhadap Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang juga akan maju sebagai calon ketua umum pada musyawarah nasional (munas) mendatang. Sebab, pemecatan itu diduga tanpa didasari aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) ataupun argumen yang kukuh.
“Perilakunya DPP kemudian memecat tanpa argumentasi, tanpa dasar konstitusi partai, tanpa argumen yang kukuh, tanpa AD/ART. Maka itu menunjukan bahwa perilaku DPP mengalami suatu situasi psikologis tidak nyaman dengan pengurus partai di bawahnya,” kata dia.
Dengan kata lain, tutur Ubeidillah memperkuat argumennya, Airlanga menganggap Bamsoet sebagai ancaman dalam pemilihan calon ketua umum. Ubedillah menilai Airlangga takut bakal kalah bersaing dengan Bamsoet.
“Ada ketakutan karena politik faksi, ada kelompok, mungkin ketakutan dikalahkan juga dan lain-lain. Saya kira itu yang bisa dibaca,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ubedilah menyinggung surat Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical yang isinya mendorong evaluasi atas DPP. Sebab, raihan suara dan kursi parlemen Golkar di Pemilu 2019 anjlok dibandingkan pesta demokrasi 2014.
“Artinya ada semacam kekecewaan terhadap Airlangga. Kemudian juga semacam makna politik bahwa Ical menunjukan kepada publik mengurangi dukungannya kepada Airlangga,” tutup dia. [jpnn]
