Data yang disampaikan perusahaan asal Vietnam, Tan Long Group dalam klarifikasi keterlibatannya pada skandal dugaan penggelembungan harga (mark up) impor beras Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), dinilai Studi Demokrasi Rakyat (SDR) justru memperkuat dugaan adanya praktik lancung. Karena itu, Bapanas-Bulog Gate ini harus jadi perhatian semua pihak, termasuk Presiden Jokowi.
“Tan Long Group sudah mengklarifikasi keterlibatannya dalam Bapanas-Bulog Gate ini. Kita Hargai itu. Tetapi harga penawaran beras yang mereka sebut, termasuk dari anak usahanya Loc Troi, semakin memperkuat dugaan adanya praktik mark up. Ada selisih harga. Kalau hitungan kami sekitar 46 dolar per ton. Ini harus diusut dan pastinya mencoreng prestasi Presiden Jokowi,” kata Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto, dikutip Senin (15/7/2024).
Diberitakan, Tan Long Group mengklarifikasi keterlibatannya pada skandal dugaan markup impor beras.
“Sepanjang sejarah pembukaan penawaran beras Bulog, dan sejak tahun 2023 hingga sekarang kami hanya menang satu batch beras sebanyak 30 ribu ton dikirimkan melalui Posco (Korea), dan tidak secara langsung memenangkan kiriman Bulog,” kata Ketua Tan Long Group, Truong Sy Ba dikutip dari laporan berita online Vietnam, CAFEF, Jumat (12/7/2024).
Dia menambahkan, pihaknya tidak memenangkan pengiriman satu pun dari Bulog Pemerintah Indonesia.
Jika mengacu pada penawaran Mei, lanjut Truong Sy Ba, ada anggota usahanya Loc Troi yang memenangkan tender 100 ribu ton beras. Namun, Tan Long menawarkan harga yang lebih tinggi 15 dolar AS per ton, jadi dia tidak memenangkan tawaran itu.
Secara khusus, Truong Sy Ba menegaskan kembali bahwa perusahaannya tidak ada hubungannya dengan Bulog
Eksportir beras Vietnam lainnya, Loc Troi yang juga disebut terlibat juga ikut membantah tuduhan tersebut.
Dikutip dari CNBC Indonesia (12/7/2024), Loc Troi memenangkan tawaran pada bulan Mei untuk menjual 100 ribu ton ke Bulog, namun dengan harga 563 dolar AS per ton (Rp9,1 juta), yang berada di bawah harga pasar pada saat itu.
Sementara dokumen yang dimiliki SDR menunjukkan, harga impor yang tertera di LOT 7 Loc Troi sebesar 604 dolar AS per ton, lebih tinggi 41 dolar AS.
Logikanya, kata Hari Purwanto, Loc Troi dapat LOT karena harganya lebih rendah 15 dolar AS per ton dari Tan Long yang mengajukan harga 538 dolar per ton FOB, berarti harga penawaran Loc Troi 523 dolar per ton FOB.
Kalau dengan pola CIF nilai penawaran Tan Long 573 per dolar AS, maka harga CIF Loc Troi adalah 558 dolar AS per ton, karena selisih 15 dolar AS per ton.
“Dalam dokumen yang kami punya, harga LOT 7 Loc Troi itu 604 dolar AS per ton. Jadi ada selisih 46 dolar per ton. Kalau dikalikan 100 ribu ton, nilainya sekitar 4,6 juta dolar. Itu baru dari satu perusahaan. Bayangkan kalau jumlah impor kita 2,2 juta ton,” ujar Hari.
Mudah Ditelusuri
Sebelumnya Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyatakan dugaan mark up harga impor beras sebenarnya mudah ditelusuri oleh publik, hal ini cukup kasat mata.
Jika melihat laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tutur dia, realisasi impor beras pada Maret 2024 mencapai 567,22 ribu ton dengan nilai 371,6 juta dolar AS. Artinya, realisasi harga impor beras di bulan Maret 2024 mencapai 655 dolar AS per ton.
“Realisasi harga impor beras ini jauh lebih tinggi dari harga penawaran beras dari perusahaan Vietnam, Tan Long Group, yang hanya menawarkan 538 dolar AS per ton, atau lebih murah 117 dolar AS per ton dari realisasi harga beli Bulog,” ujar Anthony dikutip Rabu (10/7/2024) lalu.
Menurut perhitungan Anthony, dugaan total kerugian negara dari praktik kotor ini mencapai Rp8,5 triliun rupiah.
“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus mark up sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar Rp8,5 triliun,” tutur dia.
“Pertanyaannya, siapa pemasok beras dari Vietnam tersebut? Apakah bukan Tan Long Group, perusahaan beras terbesar Vietnam? Oleh karena itu, KPK wajib mengusut semua dokumen penawaran tender impor beras, apakah ada konspirasi tender yang merugikan keuangan negara,” ujar Anthony.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan SDR ke KPK.
Hari menjelaskan ada dua pelaporan yang dibuat. Pertama berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa mark up impor beras dan kedua terkait masalah tertahannya beras di Tanjung Priok atau demurrage.
Perum Bulog pun angkat bicara. Terkait Tan Long Group, Bulog menjelaskan perusahaan tersebut memang pernah mendaftarkan diri menjadi salah satu mitra dari BUMN pangan tersebut.
Namun menurut Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto, perusahaan itu tidak pernah memberikan penawaran harga kepada Bulog.
“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/7/2024).
(Sumber)
