Isu jegal Anies lagi-lagi jadi pembicaraan. Saat Pilpres 2024 santer terdengar Anies akan dijegal. Ketika itu, awal Oktober 2023 sempat beredar isu telah keluar Sprindik (surat perintah dimulainya penyidikan) terhadap Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Isu Sprindik tidak terbukti. Anies aman melenggang ke Pilpres 2024.
Beredar juga isu penjegalan Anies melalui Partai Demokrat dan Partai NasDem. Partai Demokrat disebut mematok harga mati; AHY sebagai calon wakil presiden. Bila tidak, Partai Demokrat akan menarik dukungan di detik-detik akhir pendaftaran sehingga Anies gagal nyapres karena kuota 20 persen tidak terpenuhi.
Partai Demokrat terbukti hengkang dari partai pendukung Anies setelah Anies menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden awal November 2023. Anies tetap berlayar di Pilpres 2024. Partai Demokrat merapat mendukung Prabowo-Gibran. AHY jadi menterinya Jokowi.
Setelah duet Anies-Muhaimin dideklarasikan isu penjegalan Anies kembali menjadi obrolan diberbagai platform media sosial. Katanya Partai NasDem akan menarik dukungan saat batas akhir pendaftaran capres-cawapres. Isu ini tidak terbukti. Anies-Muhaimin ditetapkan sebagai capres-cawapres dengan nomor urut 1.
Muhaimin Iskandar akan ditarget melalui kasus kardus durian yang menghebohkan itu. Muhaimin juga sempat diperiksa KPK atas kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012 silam.
Sempat beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 Oktober 2023.
Unggahan video tersebut diawali dengan tampilan gambar yang memperlihatkan Gus Muhaimin menggunakan rompi tahanan berwarna oranye dan dikawal oleh aparat penegak hukum ternyata hoaks. Antara video dan narasi tidak nyambung.
Anies dan Muhaimin akhirnya bisa berlayar di Pilpres 2024. Semua tudingan upaya penjegalan baik terhadap Anies maupun Muhaimin tidak terbukti sama sekali meski takdir menang belum berpihak kepada pasangan yang mengusung gagasan besar; Perubahan.
Pasca Pilpres jelang Pilkada Jakarta yang akan digelar secara serentak 27 November 2024. Isu panas penjegalan Anies di Pilgub Jakarta kembali menjadi pemberitaan di media mainstream. Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni yang melempar isu itu.
Ahmad Sahroni mengatakan Anies belum tentu didaftarkan sebagai peserta Pilgub ke KPU Jakarta. Alasan yang dipakai Ahmad Sahroni terbilang klise, politik dinamis.
Menurut Ahmad Sahroni ada “dewa-dewa” yang akan menentukan sosok calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. “Dewa-dewa” yang disebut Sahroni bisa ditebak. Lingkaran kekuasaan dengan agenda dan target politik tertentu.
Saat bersamaan mencuat isu KIM Plus. KIM merupakan koalisi partai pendukung Prabowo-Gibran. Isu KIM Plus ini lebih tepat di level nasional. Kabarnya Prabowo Subianto akan mengajak Partai NasDem, PKB mungkin juga PKS bergabung di kabinet Prabowo-Gibran. Kita tunggu setelah 20 Oktober 2024 bagaimana komposisi kabinet Prabowo-Gibran.
KIM Plus tidak akan melebar sampai ke Pilkada. Alasannya Pilpres sudah selesai. Alasan lainnya KIM tidak solid di Pilkada serentak 2024. Pilkada Propinsi Banten bisa dijadikan argumentasi bahwa KIM Plus di level nasional tidak serta merta terjadi di Pilkada serentak 2024.
Propinsi Banten misalnya. Partai Golkar dan Partai Gerindra pecah kongsi bila parameter KIM dijadikan alasan. KIM Plus minus Golkar. Partai Gerindra, PAN dan Demokrat bersama NasDem, PKB dan PKS mendukung Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Andra Soni Ketua DPD Gerindra Banten. Sedangkan Dimyati Natakusumah politisi dan anggota DPR dari PKS.
Sedangkan Partai Golkar yang merupakan bagian dari KIM mengusung Airin Rachmi Diany sebagai calon gubernur Banten menghadapi rekan sekoalisinya di KIM, Andra Soni.
Contoh lainnya Pilkada Kabupaten Bandung. KIM terbelah. Partai Gerindra bersama PAN dan Partai Demokrat mendukung calon dari PKB, Dadang Supriatna-Ali Syakieb. Sedangkan Partai Golkar bersama PKS dan PDIP mendukung pasangan Sahrul Gunawan-Gun Gun Gunawan.
Isu KIM Plus di Pilkada Jakarta muncul karena beredar rumor kalau NasDem, PKB dan PKS bakal dijadikan alat tawar masuk kabinet boleh jadi benar. Kasus Pilkada Banten KIM Plus minus Golkar, duet kader Gerindra dan PKS serta dukungan PKS terhadap Bobby Nasution di Pilgub Sumatera Utara bisa jadi bagian dari deal-deal politik KIM Plus.
Menjadikan dukungan terhadap Anies di Pilkada Jakarta dengan menggandeng Partai NasDem, PKB dan PKS dalam KIM Plus sebagai alat tawar menawar politik bagi ketiga partai yang mengalami lonjakan suara luar biasa di Pileg Jakarta dan nasional tahun 2024 hanya rumor untuk meramaikan isu politik nasional ditengah kondisi eionomi Indonesia yang disebut-sebut sudah berada d pinggir jurang. Diterpa badai pasti terperosok ke dalam jurang.
Apalagi PKS amat identik dengan Anies. Manuver Sahroni baru-baru ini telah dilokalisir oleh Surya Paloh dan Partai NasDem melalui pertemuan di NasDem Tower 2 Agustus 2024 yang dihadiri Anies Baswedan. Sedangkan PKB suaranya naik signifikan di Pileg 2024 tidak terlepas dari sosok Anies-Muhaimin.
Spekulasi penjegalan terhadap Anies di Pilgub Jakarta akan pudar seperti yang pernah di alami di Pilpres 2024 kemarin. Terbukti NasDem, PKB dan PKS solid mendukung Anies meski takdir kemenangan belum berpihak kepada pasangan Anies-Muhaimin.
Apalagi bila PDIP benar-benar bergabung bersama Partai NasDem, PKB dan PKS di Pilgub Jakarta melawan calon yang didukung oleh KIM atau jangan-jangan KIM Plus justeru mendukung Anies Baswedan?
Kita tunggu saja keseruan Pilkada Jakarta setidaknya akan terjawab di detik-detik akhir pendaftaran cagub dan cawagub. Benarkah Partai NasDem, PKB dan PKS akan melepas Anies dengan alasan tidak tercapai kesepahaman atau hanya sekadar isu untuk meramaikan politik nasional?
Wallahua’lam bish-shawab
Jakarta, 29 Muharram 1446/4 Agustus 2024
Tarmidzi Yusuf, Kolumnis
