Rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dituding sebatas alat untuk pengalihan isu.
Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara menguraikan bahwa pemindahan ibukota tidak tepat dilakukan saat ini. Sebab, Indonesia tengah memiliki banyak utang dan angka kemiskinan semakin bertambah.
“Untuk apa itu, sudah tau banyak utang, rakyat miskin juga bertambah, lapangan kerja juga nggak jelas ya,” ucap Marwan Batubara saat ditemui di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
Menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan bukan hal prioritas yang harus dijalankan saat ini. Sehingga, dia beranggapan bahwa pemindahan ibukota ke Kalimantan sebatas pengalihan isu.
“Misal ada masalah yang sangat besar oke dipindah (ibukota), tapi kalau sekadar wah ini banjir, transport, itu kan bukan solusi dengan pindah gitu ya. Kalau pemerataan juga bukan dengan itu caranya,” jelasnya.
Adapun pengalihan isu yang dimaksud adalah untuk menutupi adanya kontrak antara pemerintah Indonesia dengan kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Kontrak tersebut akan habis dalam dua hingga tiga tahun ke depan dan masih memiliki cadangan sumber daya batubara hingga mencapai Rp 300 miliar.
“Saya tetap khawatir bahwa ini hanya upaya untuk pengalihan isu. Mereka menguasai sekitar 60 persen produksi batubara nasional. Mereka ingin melanjutkan dan mereka terus berupaya sudah tiga kali mencoba. Caranya juga tidak terbuka ya,” tambahnya. [rmol]
