Dalam beberapa tahun terakhir judi marak menjelma secara daring atau dikenal dengan sebutan judi online alias judol. Ironisnya, aparatur pemerintahan dalam hal ini pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang harusnya memblokir ribuan situs judi online, justru “membina” alias tidak memblokir. Bisakah diusut tuntas ke semua yang terlibat?
Baru-baru ini masyarakat kembali dikejutkan dengan mencuatnya skandal kasus judi online yang melibatkan belasan oknum pegawai Komdigi, yang dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di bawah komando Budi Arie Setiadi sebagai menterinya.
Dengan penangkapan 11 pegawai Komdigi yang diterlibat melindungi lebih dari 1.000 situs judi online, perhatian masyarakat kini terfokus pada bagaimana seorang pegawai dapat memperoleh otoritas untuk melakukan tindakan tersebut.
Tentunya penyelidikan polisi tidak boleh berhenti sampai di sini. Artinya, perlu pemeriksaan lebih lanjut yang mengarah ke pihak-pihak yang mungkin berada di balik kasus ini. Tak terkecuali, pejabat tinggi negara seperti menteri yang disinyalir ikut terlibat dalam perkara besar yang membuat jutaan rakyat menderita ini.
Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mencermati perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Komdigi adalah salah satu aspek utama yang memungkinkan tersangka berinisial AK untuk mendapatkan kewenangan tinggi dalam tim pemblokiran konten.
Meski AK sebelumnya tak lolos seleksi, SOP baru tersebut memberikan ruang bagi AK untuk menduduki posisi kunci dalam pengelolaan konten internet di Komdigi. Modifikasi SOP ini membuka celah yang memungkinkan wewenang disalahgunakan dan dijual ke pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bandar judi online.
Saat ini, penyidik dari Polda Metro Jaya tengah mendalami pembentukan SOP tersebut dan menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah, siapa yang memberi izin perubahan SOP tersebut dan bagaimana pengawasannya?
Pengawas Jadi Pelindung Judi Online
Aliran dana judi online telah menjadi sorotan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat adanya transaksi senilai Rp155 triliun terkait aktivitas ilegal ini. Penyelidikan menunjukkan uang ini mengalir ke berbagai pihak, termasuk pelajar, mahasiswa, dan bahkan oknum aparat kepolisian.
“Aliran dana yang masuk ke dalam negeri disinyalir masuk ke berbagai sektor. Temuan menunjukkan sejumlah rekening milik oknum polisi dan beberapa instansi lainnya ikut menerima uang dari aktivitas ini,” kata Achmad dalam keterangannya kepada Inilah.com di Jakarta, dikutip Minggiu (10/11/2024).
Ia mengamati adanya arus dana ini mengindikasikan ada kerja sama dari dalam yang ikut menopang aktivitas ilegal tersebut, memberikan akses dan perlindungan kepada situs-situs judi online. Fakta ini menegaskan perlunya tindakan tegas yang melibatkan audit menyeluruh terhadap rekening dan transaksi yang mencurigakan, terutama yang melibatkan pihak-pihak di pemerintahan dan penegak hukum.
Ketika pengawas yang bertugas memberantas judi online berbalik arah menjadi pelindungnya, maka integritas lembaga pemerintah bakal runtuh. Kasus di Komdigi memberikan gambaran yang jelas akan bahaya ini, di mana oknum pegawai-pegawainya malah terlibat dalam perlindungan situs-situs judi. “Pengawasan dan pengendalian yang seharusnya ada di Komdigi justru disalahgunakan untuk tujuan komersial ilegal,” ujar Achmad, menekankan.
Periksa Pejabat Tinggi yang Terlibat
Lebih jauh Achmad menggarisbawahi, investigasi dalam perkara ini harus mencakup semua pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung, termasuk pejabat tinggi di Komdigi. Perubahan SOP yang memungkinkan pelaku utama kasus ini memperoleh wewenang tinggi seharusnya melalui prosedur yang jelas dan pengawasan yang ketat.
Pemeriksaan terhadap pejabat di level atas Komdigi, termasuk mantan Menteri Kominfo Budi Arie, menjadi langkah penting dalam memastikan transparansi dan integritas dalam penanganan kasus ini. Jika ada pejabat yang terbukti mendukung atau memfasilitasi perubahan SOP yang menguntungkan jaringan judi online, mereka harus dimintai pertanggungjawaban.
Pemeriksaan ini juga harus menyertakan pemeriksaan terhadap transaksi dan aset yang dimiliki pejabat terkait, guna mengidentifikasi kemungkinan adanya penerimaan dana dari aktivitas judi online. Pemerintah harus memastikan tak ada pejabat atau aparat yang duduk di posisi strategis menerima dana hasil judi online.
Penangkapan sejumlah pegawai Komdigi yang terlibat kasus judi online adalah langkah penting untuk mengatasi aktivitas ilegal. Namun, penegakan hukum tak boleh berhenti pada pegawai level menengah saja.
Pemeriksaan harus dilanjutkan hingga menyasar pejabat tinggi dan pihak lain yang memiliki kuasa atas perubahan SOP, persetujuan kebijakan, serta pihak yang menikmati aliran dana dari jaringan judi online ini. “Pendekatan komprehensif, transparan, dan adil dalam penyelidikan adalah kunci untuk mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya,” tegas Achmad.
Dibekingi oleh Otoritas
Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Josias Simon menyebut judi online sulit diberantas karena dalam beberapa hal bukan diberantas tapi malah dibekingi oleh otoritas yang semestinya bertanggung jawab. “Seperti mereka yang memiliki kewenangan, pendelegasian, dan penindakan-take down,” kata Josias kepada Inilah.com di Jakarta, dikutip Minggu (10/11/2024).
Ia menilai cara memberantas judi online dengan mempercayakan pimpinan yang berintegritas dalam lembaga yang diberi tanggung jawab itu. Menurutnya, judi online bisa diberantas sangat tergantung pula dari masyarakat dan pihak yang berperan serta dalam giat judi online itu.
Artinya, harus dibangun kesadaran, mana judi online dan mana yang bukan, sehingga dampak yang begitu merugikan dapat diberikan jalan keluar dan penegakan hukum tegas bagi mereka yang ikut serta. Keseluruhan faktor ini menjadi penentu bisa atau tidak diberantasnya judol.
Budi Arie Mengelak
Mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memilih mengelak ketika disinggung terkait penekanan berbagai pihak untuk memeriksa dirinya yang diduga melindungi pelaku judi online. Pasalnya, ketika menjabat sebagai Menkominfo, banyak mantan pegawai yang saat ini menjadi tersangka kasus judi online. “Satu, saya fokus ngurus koperasi dan rakyat,” ucap Budi Arie ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Selain berkilah fokus menjalankan tugasnya saat ini sebagai Menkop, Budi Arie juga mengklaim dirinya masih tetap mendukung pemberantasan judi online. Ia menyebut pentingnya penegakan hukum untuk memberantas kasus tersebut. “Dua, kita mendukung penegakan hukum. Tiga kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendor,” ujar dia.
Kendati demikian, ketika disinggung terkait dorongan berbagai pihak untuk memeriksa dirinya, Budi Arie memilih bungkam. Ia justru mengelak dari para awak media yang meminta tanggapannya. (Sumber)
