Ada jejaring non-organik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang.
“Kontroversi pagar laut memunculkan satu lagi sosok yang boleh dibilang dari jejaring non-organik Megawati. Letjen Purnawirawan Nono Sampono. Mantan Komandan Paspampres 2001-2003. Gubernur Akademi AL 2003-2006. Komandan Korps Marinir TNI AL 2006-2007,” kata pengamat intelijen Hendrajit, Rabu (29/1/2025) dikutip dari Jakartasatu.
“Mengapa Nono Sampono terseret dalam pusaran kasus pagar laut? Fakta yang mencuat adalah, Nono menjabat Dirut PT Inti Sentosa. Dan pemegang saham PT Inti Sentosa adalah PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekar,” tambahnya.
Dikemukakan Hendrajit bahwa di susunan pengurus selain Nono Sampono sebagai direktur utama, Kho Cing Siong sebagai Komisaris Utama dan Freddy Numberi sebagai komisaris. Alumni Angkatan Laut 1971. Pernah jadi menteri di pemerintahan Megawati dan SBY.
“Wah menarik ini. Nono lulusan Akademi AL 1976 dan Freddy lulusan Akademi AL 1971,” ucapnya
“Laksamana Madya Purnawirawan Freddy Numberi, Komisaris PT Inti Cahaya Sentosa yang terkait Pagar Makan Lautan, malah punya rekam jejak yang jauh lebih strategis daripada Nono Sampono,” lanjut Hendrajit.
Hendrajit memaparkan Freddy pernah menjabat Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara pada 1999-2000 di era Presiden Gus Dur. Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2004-2009 di era SBY. Dan Menteri Perhubungan 2009-2011 juga di era SBY.
“Melalui konstruksi fakta ini, setidaknya Freddy dipercaya memegang sektor urat nadi perekonomian seperti Kelautan dan Perikanan. Maupun Perhubungan. Kedua, melalui tiga pos kabinet yang pernah dipegangnya, Freddy pernah bekerja untuk tiga presiden,” jelas Hendrajit.
Kata Hendrajit, kombinasi Nono Sampono-Kho Cing Siong-Freddy Numberi, perlu diperiksa peran tersurat dan peran tersiratnya. Berarti harus menelisik sejarah, asal usul dan alasan kenapa dua perwira tinggi TNI AL harus bercokol di jajaran PT Inti Cahaya Sentosa yang erat hubungannya dengan PT Agung Sedayu.
“Karena harus menelisik sejarahnya, ada baiknya kita menyitir ungkapan sejarawan klasik sebagai pedoman: Ketika fakta fakta belum tersedia, tradisi perlu diperiksa,” tandas Hendrajit. (Sumber)
