Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) perlu dilakukan untuk menyesuaikan keterbatasan anggaran.
AHY menerangkan, pemerintahan Prabowo Subianto sudah mendata sebanyak 280 PSN yang sudah berjalan sekian tahun terakhir yang bakal menjadi sasaran evaluasi.
“Nah di sini Bapak Presiden berharap kita review dengan baik, kita evaluasi dengan baik bersama-sama,” kata AHY saat ditemui di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).
Ketua Umum Partai Demokrat itu menerangkan, evaluasi nanti akan dilihat apakah PSN tersebut sudah on the track sesuai dengan tujuan awal. Demikian juga penghitungan biaya pembangunannya.
“Atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, karena sekali lagi, tentu pembangunan itu selalu dihadapkan pada anggaran fiskal,” ujarnya menambahkan.
AHY menyebut, pembangunan yang tepat sasaran juga berkonsekuensi pada penentuan prioritas yang dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
“Namun ini juga menjadi pelecut bagi kami untuk mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan infrastruktur yang juga kredibel yang kreatif dan inovatif,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri meninjau ulang lebih 200 PSN, yang merupakan program pembangunan di era Presiden Joko Widodo.
“PSN, Proyek Strategis Nasional, ini memang harus terus direview dari waktu ke waktu. Arahan dari Bapak Presiden Prabowo memang dari 280 sekian list PSN, kita harus cek lagi satu per satu. Ini tentu tidak hanya Kemenko Infrasukur, tapi juga Kemenko Ekonomi dan semua kementerian lembaga yang terkait penentuan PSN di pemerintahan sebelumnya, kita akan review dengan baik,” kata Menko AHY, Kamis, (23/1/2025).
Dia menyebut tujuan tinjau ulang untuk memastikan proyek yang berjalan sesuai target. Selain itu, juga untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari PSN.
AHY mengatakan pelaksanaan proyek PSN harus benar-benar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(Sumber)
