Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengingatkan Presiden Prabowo Subianto soal potensi resistensi yang terjadi jika PDIP gabung ke dalam pemerintahan.
Menurutnya, para partai di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo, belum tentu setuju karena pada sejarahnya banteng moncong putih kerap bersitegang dengan beberapa partai di dalamnya.
“Tetapi resistensi jangan sampai tercipta. Sebab, PDIP tidak bisa bekerjasama dengan beberapa partai, maka dapat menimbulkan permasalahan di solidnya partai,” kata Efriza kepada Inilah.com, Jakarta, Minggu (2/2/2025)
Contohnya, kata dia, hubungan PDIP yang tidak akur dengan Partai Demokrat sejak era reformasi. Tidak hanya Demokrat, PDIP juga tidak satu frekuensi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan dengan NasDem.
“Jadi, jika PDIP bergabung dengan pemerintahan, maka PDIP harus menunjukkan sikap dulu bahwa tidak akan menjadi penyebab resistensi terhadap Partai Demokrat, PKS, juga dengan Nasdem,” ujarnya.
Di satu sisi, Efriza juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan sikap yang tegas soal jaminan loyalitas PDIP. Dia khawatir nantinya KIM akan dipermainkan oleh PDIP.
“Karena sikap ‘mbalelo’ PDIP harus dicermati dan diperhitungkan sejak awal oleh Prabowo, sikap PDIP begitu karena itu karakter partai itu. Jadi, semestinya Prabowo menunjukkan lebih kuat dari PDIP, bukan malah melemah dengan juga amat mengedepankan PDIP sebagai partai penting di pemerintahan,” sambungnya menegaskan.
Diketahui, mencuat kabar bahwa rencana pertemuan Ketum Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto diinisiasi oleh Partai Gerindra tanpa persetujuan partai lainnya yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju.
Diisukan juga sudah sempat terjalin komunikasi secara virtual antara Prabowo-Megawati, membicarakan sejumlah deal politik agar PDIP merapat. Mulai dari menunda KPK menahan Hasto hingga syarat mengganti Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan Prabowo memiliki hak untuk bertemu dengan siapapun tanpa meminta persetujuan dari pihak manapun. Sebab, pertemuan itu kabarnya merupakan gerakan sendiri dari Gerindra, yang memancing penolakan dari beberapa ketua umum partai yang tergabung di KIM.
“Yang pertama Prabowo bebas bertemu dengan siapa saja, tanpa harus minta persetujuan yang lain,” kata Dasco saat dikonfirmasi Inilah.com, Jakarta, Minggu (26/1/2025).
Saat ditanya perihal apakah ada syarat khusus dari PDIP untuk masuk ke pemerintahan Prabowo, dia memastikan belum ada pembicaraan apapun. “Yang kedua belum ada pembicaraan mengarah ke koalisi, apalagi syarat-syarat tertentu,” ujarnya menambahkan.
Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengingatkan kondisi psikologis partai-partai politik lain yang tergabung dalam KIM. Sarmuji pun menyinggung soal KIM belum satu suara terkait rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Yang perlu dipastikan adalah kenyamanan psikologi di antara mitra koalisi. Kalau urusan keuntungan dan kerugian semua ada plus minusnya lah intinya,” katanya menegaskan saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Sabtu (1/2/2025). (Sumber)
