Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai tren positif dalam survei kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus diiringi dengan komunikasi yang lebih baik di internal pemerintah.
Menurutnya, beberapa kebijakan yang menuai kontroversi, seperti larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram yang kemudian dibatalkan, seharusnya bisa dihindari jika komunikasi pemerintah dengan masyarakat lebih terstruktur dan efektif.
“Tidak terlihat perubahan signifikan. Keputusan-keputusan meninggalkan kontroversi. Ada masalah komunikasi yang besar sekali di pemerintah Pak Prabowo dengan rakyat,” kata Hendri Satrio dalam acara perilisan survei di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Hendri menekankan bahwa ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pemerintahan ini bukan hanya disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang dianggap kurang berpihak, tetapi juga karena sikap dan perilaku beberapa menteri serta pejabat di lingkaran pemerintahan yang kurang peka terhadap respons publik. Ia mencontohkan kebijakan terkait distribusi LPG 3 kilogram yang sebelumnya menuai polemik hingga akhirnya diperbaiki.
“Contohnya gas elpiji, kalau komunikasi pemerintah dengan pengecer, agen, dan rakyat itu bagus, tentu tidak akan terjadi antrean panjang yang akhirnya menimbulkan korban jiwa,” ujarnya.
Sementara itu, dalam survei yang dirilis oleh KedaiKOPI, sebanyak 72,5 persen responden menyatakan puas dengan kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara 27,5 persen lainnya menyatakan tidak puas.
Manajer Riset KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah, menjelaskan bahwa angka tersebut menunjukkan kepuasan yang cukup tinggi di kalangan masyarakat.
“Puas sebesar 72,5 persen, tidak puas 27,5 persen. Nilai rata-rata kepuasan 6,86 persen, tergolong cukup puas,” kata Ashma.
Secara individu, kepuasan terhadap Presiden Prabowo mencapai 84,8 persen, sementara kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran berada di angka 67,1 persen. Survei ini juga mencatat bahwa generasi Z (1997-2012) menjadi kelompok yang paling puas dengan pemerintahan ini, dengan persentase kepuasan mencapai 81,1 persen. Di sisi lain, generasi X (1965-1976) menunjukkan tingkat kepuasan paling rendah, hanya 49 persen.
Beberapa faktor utama yang mendorong kepuasan publik terhadap pemerintahan ini antara lain program makanan bergizi gratis yang didukung oleh 72 persen responden, respons cepat pemerintah dalam menangani isu nasional seperti bencana sebesar 58,1 persen, serta kebijakan ekonomi yang dianggap membantu masyarakat sebesar 54,3 persen. Selain itu, keputusan pemerintah untuk membatalkan PPN 12 persen juga mendapat apresiasi dari 52,5 persen responden.
Survei ini dilakukan pada 23-29 Januari 2025 dengan menggunakan metode Online-Computerized Assisted Self Interview (CASI) dan melibatkan 1.201 responden berusia 17-55 tahun. (Sumber)
