Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut menyoroti permintaan Bappenas yang meminta penambahan personel ASN hingga pembangunan kantor baru di tengah gencarnya efisiensi anggaran.
Dia pun mempertanyakan urgensi penambahan ASN dan infrastruktur kantor Bappenas di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. “”Tolong yakinkan kami, kenapa Bappenas menginginkan itu? Perlu diingat, setiap kebijakan akan berdampak kepada masyarakat,” ucap Hillary dalam keterangannya dilansir pada Jumat, (14/2/2025).
Hilarry juga menyoroti pemotongan anggaran kajian dan analisis Bappenas sebesar 51,5 persen, yang dinilai dapat menghambat kualitas kebijakan pemerintah.
“Bagaimana negara bisa mengharapkan Bappenas memberikan pertimbangan yang berkualitas kepada Presiden jika kajiannya dikurangi? Jangan sampai akhirnya hanya menjadi yes man bagi pimpinan tanpa kajian mendalam,” tegas Hillary.
Ia mengingatkan bahwa selama ini banyak kebijakan publik yang dibuat tanpa kajian matang, sehingga berujung viral di masyarakat lalu akhirnya ditarik kembali.
Menurutnya, pemotongan anggaran kajian dan analisis di Bappenas justru berisiko memperparah tren kebijakan yang tidak berbasis data.
“Sudah terlalu banyak sekarang kebijakan publik tanpa kajian matang, yang akhirnya viral lalu ditarik kembali. Aturan yang viral lalu ditarik lagi, yang sudah terjadi beberapa kali, adalah bukti analisis dan kajiannya belum matang,” tambahnya. (Sumber)
