Bareskrim Polri memastikan proses penyidikan atas dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) pagar laut di perairan Tangerang mengacu pada barang bukti yang telah didapat penyidik.
Hal ini sebagai penegasan atas klaim dari Kades Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Sanip yang mengaku sebagai korban dalam polemik pagar laut ini.
“Ya, kalau perkara dia menyampaikan di media atau menyampaikan ke luar, itu bukan sebuah penilaian bagi kami,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu (15/2).
Djuhandani mengatakan saat ini penyidik fokus menguji hasil pemeriksaan maupun alat bukti yang didapat. Dalam pengungkapan kasus ini, didapatkan unsur pidana yang seterang- terangnya.
“Yang kami uji adalah saat pemeriksaan dan saat pemeriksaan keterangan-keterangan yang yang disampaikan baik itu menyangkal dan lain sebagainya, itu kami persilakan.”
“Pada prinsipnya, keterangan saksi nanti kami uji dalam proses-proses gelar maupun pembuktian lainnya,” bebernya.
Sebelumnya, Kepala Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, Arsin bin Asip mengaku sebagai korban atas polemik pagar laut yang ada di perairan Tangerang. Pengakuan itu juga dibarengi dengan permintaan maaf secara terbuka pada Jumat (14/2).
“Oleh karenanya, pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf,” kata Arsin yang saat jumpa pers didampingi pengacaranya, dikutip Sabtu (15/2).
Perihal pengakuan sebagai korban, Arsin mengaku hal itu bisa terjadi karena ketidaktahuan serta tidak hati-hatinya dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa.
“Dalam kesempatan ini. dalam kesempatan ini, saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban! Dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain,” katanya.
“Tentunya, ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hati, ya yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa kohod,” tambahnya.
Meski tidak dijelaskan siapa pihak lain yang dimaksud, Arsin mengaku akan menjadikan masalah ini sebagai evaluasi agar kejadian seperti pagar laut ilegal tidak terulang kembali. (Sumber)
