Pembina Masyarakat Keilmuan dan Teknologi (MITI) Mulyanto memandang, dalam berpolitik jangan setengah-setengah. Jika memang PDIP sudah bersikap menjadi oposisi lewat aksi ‘boikot’ retret kepala daerah, Ketum Megawati Soekarnoputri sebaiknya juga melepas jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Konsistensi dan kejelasan sikap Megawati dan PDIP untuk berada di luar pemerintahan, berarti secara langsung menjaga jarak terhadap pemerintah, seperti meninggalkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (23/2/2025).
Ia menyatakan, sekarang merupakan saat yang tepat bagi Megawati untuk mundur dari kedua jabatan tersebut. Langkah ini, lanjut dia, bukan hanya menggambarkan komitmen PDIP pada idealisme politik.
“Tetapi juga sekaligus mempertegas sikap sebagai kekuatan di luar Pemerintahan yang melaksanakan fungsi check and balances dalam praktik demokrasi substansial di Indonesia. Fungsi check and balances PDIP ini sangat ditunggu publik, karena akan memberikan warna yang lebih seimbang pada peta percaturan politik nasional untuk melengkapi pendekatan politik akomodatif yang dikembangkan Presiden Prabowo sekarang ini,” lanjut dia.
Tak hanya itu, Mulyanto menilai bila Megawati mundur dari posisi sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, maka akan mengundang simpati sebagai sikap negarawan.
“Sekaligus sebagai bentuk protes atas kondisi lemahnya dukungan Pemerintah terhadap pembangunan iptek dan inovasi nasional, baik dari sisi fasilitas laboratorium maupun anggaran riset sekarang ini,” tandasnya.
Hingga Sabtu, 55 kepala daerah kader PDIP telah bersiap di Magelang. Mereka menunggu arahan dari DPP PDIP terkait waktu untuk mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
“Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Agung) bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retret dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan,” kata Wali Kota (Walkot) Yogyakarta Hasto Wardoyo, Sabtu (22/2/2025).
55 kepala daerah kader PDIP tersebut terdiri atas 2 gubernur dan 53 bupati/wali kota. Kedua gubernur tersebut adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Para kepala daerah tersebut kini tengah menunggu terkait kepastian kapan mereka masuk arena retret. Hasto menyebut ada komunikasi intens yang dilakukan PDIP dengan pemerintah dan penyelenggara.
“Makanya semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Mas Pram dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara,” sambung Hasto.
Instruksi Megawati tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan hari ini, Kamis (20/2/2025). Instruksi keluar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diitahan oleh KPK berkaitan dengan kasus buron Harun Masiku.
Langkah ini dinilai Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno bisa dianggap pembangkangan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, kegiatan tersebut merupakan salah satu program andalan Prabowo.
Adi memandang, semestinya PDIP melakukan perlawanan secara hukum jika tak terima dengan penahanan Hasto. Menurutnya, para kepala daerah PDIP tetap mengikuti retret dengan memposisikan diri sebagai pejabat publik, bukan petugas partai.
“Secara prinsip, saya menilai retret penting. Kepala daerah PDIP mestinya memposisikan diri sebagai pejabat publik, bukan petugas partai tapi secara prinsip, apakah PDIP marah dengan Hasto ditahan? Perlawanannya harus melalui hukum bukan politik dengan memboikot semacam ini,” tegasnya.
Adi menilai sejatinya para kepala daerah kader PDIP sangat ingin mengikuti retret di Magelang. Sebab, puluhan kepala daerah kader PDIP yang telah standby di Magelang dan sekitarnya.(Sumber)
