Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai apabila Presiden Prabowo Subianto merombak kaibnet merah putih atau reshuffle Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, maka hal ini bisa mendapat respons positif dari pasar.
“Kenapa? Karena selama ini cara-cara yang dilakukan oleh Sri Mulyani berbeda dengan yang dibutuhkan oleh pemerintahan Prabowo, terutama dalam pengendalian penerimaan pajak negara,” ucap Bhima kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (17/3/2025).
Ia menyebut penerimaan pajak pada awal 2025 sangat menurut, karena sistem Coretax yang bermasalah sehingga efeknya cukup signifikan. Selain itu, Sri Mulyani yang tidak mampu mengerem utang di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) juga menyebabkan Indonesia memiliki utang sangat besar.
“Bunganya besar, paniklah sekarang di 2025, dilakukan efisiensi anggaran besar-besaran tanpa direncanakan, bahkan sampai mengganggu pengangkatan CPNS dan PPPK. Ini menggerus popularitas Prabowo. Jadi ketidakpuasan terhadap kebijakan anggaran, dan perpajakan telah menjadi salah satu ganjalan (pemerintahan) Prabowo. Makanya Sri Mulyani dinilai sudah mulai tidak relevan lagi membantu Prabowo,” tegasnya.
Tak hanya itu, Bhima juga menyoroti langkah Sri Mulyani yang cenderung menunda pembentukan badan penerimaan negara. Padahal dengan adanya badan penerimaan negara, bisa lebih fokus menggenjot penerimaan pajak dan kepatuhan perpajakan.
Sementara Airlangga menurut Bhima juga layak kena reshuffle. Pasalnya, kebijakan yang diambil juga tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini.
“Airlangga (perlu direshuffle dapat) dilihat dari banyaknya PHK, kemudian dari paket-paket stimulusnya belum mampu mendorong daya beli dan dari sisi koordinasi antar kementerian di bidang ekonomi seolah jalan sendiri-sendiri, apalagi sejak Sri Mulyani langsung berada di bawah presiden posisi dari Menkeu,” kata Bhima.(Sumber)
