Polemik pagar laut di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2), Tangerang, belum selesai. Meski Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengklaim pagar laut tersebut telah dicabut dan menyebut seorang kepala desa, Arsin, sebagai pihak bertanggung jawab—fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR) menyebut pernyataan Menteri Trenggono sebagai kebohongan publik. “Kami tidak percaya Arsin bisa membangun pagar laut sepanjang 30,16 km apalagi siap membayar denda Rp48 miliar. Ini tidak masuk akal,” kata Ahmad Khozinudin, S.H., advokat sekaligus koordinator tim TA-MOR-PTR kepada Radar Aktual, Jumat (11/4/2025)
Pada Kamis (10/4), dua tim terpisah yang terdiri dari aktivis, nelayan, dan jurnalis melakukan inspeksi langsung dari Pulau Cangkir ke wilayah pesisir Tangerang. Hasilnya mengejutkan: pagar laut masih berdiri kokoh di berbagai titik, mulai dari Desa Lontar dan Patramanggala (Kecamatan Kemiri), Desa Mauk Barat dan Ketapang (Kecamatan Mauk), hingga Desa Muncung (Kecamatan Muncung).
“Kami belum sempat lanjut ke Desa Kohod dan Tanjung Pasir, tapi laporan masyarakat menyebut pagar juga masih berdiri di sana,” kata Khozinudin.
TA-MOR-PTR menyebut ada keterlibatan kelompok elit di balik proyek ini. Mereka menyebut proyek pagar laut dibangun oleh Mandor Memet, dibiayai Eng Cun alias Gojali, dengan supervisi Ali Hanafiah Lijaya—orang kepercayaan Aguan, pemilik proyek PIK-2 di bawah Agung Sedayu Group.
“Aneh, di Bekasi pagar laut milik PT TRPN bisa diakui dan diperintahkan dibongkar. Tapi di Tangerang, tidak ada satu pun perusahaan yang disebut. Mengapa?” tegas Khozinudin.
Kritik tajam juga ditujukan kepada Menteri KKP yang dianggap membangun narasi palsu. “Ini bukan hanya kebohongan biasa, tapi pengkhianatan terhadap kedaulatan negara,” kata Khozinudin. Ia juga menyayangkan keterlibatan TNI AL dalam membongkar pagar laut, karena seharusnya itu menjadi kewajiban pelaku pemagaran, bukan militer.
Nelayan Holid, salah satu tokoh lokal, mengaku sempat diminta menghadiri konferensi pers untuk menyatakan pagar laut telah dibongkar. Ia menolak, karena tidak ingin menjadi alat legitimasi kebohongan publik.
“Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, juga terjun langsung ke lapangan. Jika benar dibohongi, beliau harus bersuara. Sebagai mantan Jenderal, Presiden Prabowo juga harus marah. Ini bukan sekadar urusan pagar, tapi soal harga diri negara,” ujar Khozinudin.
