Rencana pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) oleh pemerintah mendapat sorotan dari anggota Komisi VI DPR RI.
Dua anggota Komisi VI memiliki respons berbeda terkait pembentukan Kopdes ini.
Adalah Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firnando Hadityo Ganinduto dan anggota Komisi VI lainnya, Mufti Anam.
Firnando Hadityo mendukung rencana pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan anggaran Rp 400 triliun.
Sementara Mufti Anam mempertanyakan terkait anggaran Rp 400 triliun tersebut.
Firnando menilai, keberadaan koperasi tersebut akan menjadi penopang penting dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional.
“Dengan adanya koperasi ini, tentunya kita akan bisa memperkuat perekonomian Indonesia melalui UMKM ini,” kata Firnando saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (11/4/2025).
Apalagi, kata dia, dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, penguatan UMKM menjadi krusial.
Oleh karena itu, Firnando menyebut bahwa Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi instrumen strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UMKM di tingkat desa.
Namun, dia meminta agar pembuatan Kopdes Merah Putih harus melibatkan koperasi-koperasi desa atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang sudah ada.
“Untuk menghemat waktu maupun mempercepat koperasi merah putih ini berjalan. Jadi jangan 80 ribu ini semua dibuat baru, menurut saya itu jangan. Jadi harus melibatkan yang ada,” ujar Firnando.
Firnando mengingatkan agar koperasi yang telah berkontribusi terhadap pengembangan UMKM tidak tersisih oleh kehadiran koperasi baru.
“Jangan sampai mereka-mereka yang sudah berkontribusi kepada UMKM Indonesia, terus dengan adanya 80 ribu koperasi yang baru ini akhirnya mereka jadi mati semua. Itu enggak baik juga untuk mereka yang sudah berkontribusi kepada UMKM Indonesia,” ungkapnya.
Pertanyakan Sumber Dana Rp 400 Triliun untuk 80 Ribu Kopdes
Sementara itu Anggota Komisi VI lainnya, Mufti Anam, mengkritisi wacana pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi.
Menurut Mufti, rencana tersebut terlalu ambisius dan tidak memperhatikan kondisi koperasi saat ini.
“Mohon maaf ya, ini kok seolah-olah pekerjaan utama Menteri Koperasi adalah membentuk koperasi. Selalu bicara mengenai 80 ribu koperasi merah putih dan butuh dana Rp 400 triliun,” kata Mufti saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (11/4/2025).
“Lha ini saja banyak koperasi yang kolaps, banyak koperasi yang fraud, dan banyak koperasi yang terkena dampak tarif Presiden Trump,” ujarnya menambahkan.
Mufti juga mempertanyakan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk merealisasikan program tersebut.
Apalagi, menurutnya, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedang dalam tekanan, terutama akibat pengalihan belanja kementerian dan lembaga untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).
“Harus dilihat ya, itu dana APBN sudah kembang kempis, penghematan Kementerian/Lembaga untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG) sudah membuat belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi berhenti total. Lihat saja di sektor perhotelan dan pariwisata sudah banyak PHK,” tegasnya.
Mufti juga menyoroti wacana penggunaan dana desa sebagai sumber pembiayaan Kopdes Merah Putih.
Dia mengingatkan bahwa dana desa sudah memiliki peruntukan yang jelas melalui proses musyawarah desa dan saat ini pencairannya pun masih menghadapi hambatan.
“Lha sekarang saja dana desa itu belum cair. Akibatnya, program di desa macet, bahkan ada desa yang menggaji tenaga penunjangnya menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) tahun 2024. Harus diingat ya, dana desa sudah bergulir lama, artinya ada program yang bersifat sekali selesai, ada yang berkelanjutan,” ucapnya.
Menurutnya, alokasi dana desa tahun 2025 hanya sebesar Rp 71 triliun. Jika pun 50 persen digunakan untuk Kopdes Merah Putih, maka dana yang terkumpul hanya sekitar Rp 35,5 triliun, jauh dari kebutuhan Rp 400 triliun.
“Saya khawatir, pemangkasan dana desa akan berujung demo besar-besaran kepala desa di Istana Negara, kalau ini terjadi ya alamat Menteri Koperasi bisa dicopot sama Presiden,” tegas Mufti.
Pemerintah Percepat Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Diketahui pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) harian untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pembentukan satgas merupakan tindak lanjut dari Inpres 9/2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, Rabu (9/4/2025).
“Segera kami tindak lanjuti untuk mempercepat pembentukan ini, saya diminta mengkoordinasi dan nanti ditambah dengan satgas yang bertugas harian,” ujar Zulhas di Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).
Selain itu, rapat koordinasi akan diadakan untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa.
Menurutnya, pembentukan Koperasi Desa penting untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri.
“Kira-kira ini, ide yang sangat bagus dan sejatinya inilah cita-cita pendiri negeri ini bahwa ekonomi kita berdasarkan gotong royong” ujarnya.
Sementara itu Menteri Koperasi Budi Arie berujar, nantinya administrasi pembentukan Satgas Percepatan Koperasi Desa bisa rampung akhir Juni 2025.
Target dari tim ini dalam waktu yang singkat, segera melakukan konsolidasi, sehinga pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih bisa terwujud,” kata Budi.
“Ibaratnya akta-nya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” tuturnya.(Sumber)
