Waketum Partai Golkar Adies Kadir menanggapi kekhawatiran politikus PKS Mardani Ali Sera terkait menteri kabinet menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan ‘matahari kembar’. Adies mengatakan sistem pemerintahan Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil presiden.
“Kita kan sudah jelas sistem pemerintahan ya, jadi Golkar melihat sistem pemerintahan kita itu kan ada presiden, ada wakil presiden. Presiden kita terpilih secara demokratis, Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Jelas itu,” kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).
Adies menegaskan tak ada istilah matahari kembar dalam pemerintahan Indonesia. Adies menekankan Indonesia hanya memiliki satu pemimpin, yakni Presiden Prabowo Subianto.
“Undang-Undang Dasar konstitusional juga bilang begitu. Jadi tidak ada itu istilah matahari kembar,” ujarnya.
“Matahari kembar apa? Kan nggak mungkin karena presiden kita satu, jelas. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,” sambungnya.
Wakil Ketua DPR itu meminta agar kegiatan silaturahmi tak diperdebatkan kembali. Menurutnya, adalah hal yang wajar para menteri bersilaturahmi ke rumah presiden terdahulu.
“Jangan diperdebatkan lagi. Apabila orang, menteri, silaturahmi dalam rangka halalbihalal setelah Idul Fitri, bermaaf-maafan, itu kan biasa,” tuturnya.
“Jangankan ke Pak Jokowi, menteri-menteri juga pasti datang ke Pak SBY. Ada yang juga ke Ibu Mega, mantan-mantan presiden. Kan datang semua mereka. Jadi saya rasa tidak adalah itu matahari kembar. Yang ada hanya satu Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” imbuh dia.
Isu ‘matahari kembar’ dilontarkan Mardani Ali Sera setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menemui Jokowi di Solo. Mardani menyebut silaturahmi merupakan kegiatan baik, tapi dia mewanti-wanti jangan sampai ada matahari kembar.
“Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik ya, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/4).
“Bagaimanapun, presiden kita Pak Prabowo dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” ucap Ketua BKSAP DPR itu.(Sumber)
