Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menegaskan bahwa sektor pariwisata berpotensi menjadi solusi utama dalam meningkatkan pendapatan negara, bahkan melampaui sektor migas.
Pernyataan ini disampaikannya dalam rangka mendorong perhatian serius pemerintah terhadap pembangunan pariwisata nasional yang merata dan berkelanjutan.
“Pada tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19, sektor pariwisata berhasil menyumbang devisa negara lebih tinggi dibandingkan sektor migas, padahal saat itu pariwisata belum menjadi prioritas utama dalam strategi peningkatan pendapatan negara,” ujar Lamhot di hadapaan masyarakat Samosir dan pejabat Kementerian Pariwisata saat menggelar sosialisasi di reses masa sidang saat ini, Jumat (30/5/2025).
Namun, pandemi COVID-19 menjadi pukulan berat bagi sektor ini.
Pariwisata sempat terpuruk dalam dua tahun akibat pembatasan perjalanan dan pembekuan aktivitas wisata. Meski demikian, menurut Lamhot, pasca pandemi sektor ini menunjukkan kebangkitan yang signifikan.
“Di tahun 2024, kita melihat performa yang menggembirakan. Total devisa negara dari sektor pariwisata mencapai Rp243 triliun. Tapi 44 persen atau sekitar Rp107 triliun berasal dari Bali saja. Ini menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat besar,” tutur .
Lamhot menekankan perlunya pemerataan pembangunan sektor pariwisata, khususnya di destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Labuan Bajo, dan destinasi lainnya di luar Bali.
“Pemerintah harus menggenjot pengembangan pariwisata di luar Bali. Salah satunya dengan membangun infrastruktur dasar yang mendukung kenyamanan dan kualitas hospitality. Selain itu, reformasi regulasi yang menghambat investasi di sektor pariwisata juga sangat penting,” jelasnya.
Salah satu regulasi yang menjadi sorotan Lamhot adalah Peraturan Menteri Keuangan yang menghambat sistem Build-Operate-Transfer (BOT) dengan batas waktu pemanfaatan tanah yang terlalu pendek.
Dia menyarankan agar skema BOT bisa diperpanjang hingga 50–80 tahun, guna memberikan kepastian dan daya tarik bagi investor.
Tak hanya itu, Lamhot yang merupakan legislator dari dapil Sumatera II itu juga menekankan pentingnya promosi yang masif dan berkelanjutan untuk mengangkat citra dan daya saing destinasi wisata di luar Bali.
“Kalau kita serius ingin menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan pendapatan negara, maka harus ada keberanian untuk melakukan lompatan kebijakan, baik dari sisi infrastruktur, regulasi, maupun promosi,” pungkas Ketua DPP Partai Golkar itu.(Sumber)
