Legislator Partai Golkar, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck, turut mengapresiasi keputusan bijak Presiden Prabowo Subianto mengembalikan 4 pulau yang disengketakan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ke pangkuan Provinsi Aceh. Di matanya, Prabowo adalah sosok ‘Problem Solver’ yang mengutamakan asas kebersamaan di atas segalanya.
“Alhamdulillah, dengan hasil keputusan Bapak Presiden Prabowo untuk permasalahan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara bisa terselesaikan. Pak Presiden ini memang ‘Problem Solver’ yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam kondisi apapun,” ungkap Ijeck dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Diketahui, Presiden Prabowo sudah ambil sikap dengan menganulasi kebijakan Mendagri Tito, mengembalikan kepemilikan Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, ke Provinsi Aceh.
Melalui juru bicara sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi, presiden juga turut membantah adanya upaya Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencaplok keempat pulau tersebut, sebagaimana narasi yang kadung berkembang di tengah publik.
“Bahwa tidak benar ketika ada satu pemerintah provinsi yang ingin dalam tanda kutip, yang memasukkan keempat pulau ini ke dalam wilayah administratifnya,” kata Prasetyo dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
Prasetyo berharap keputusan ini dapat mengakhiri pertikaian antara kedua provinsi tersebut. Prabowo juga berpesan, kata Prasetyo, masyarakat Sumut dan Aceh kembali bersatu, saling menopang satu sama lain bukan saling sikut.
“Oleh karena itu lah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semuanya, bagi pemerintah aceh, bagi pemerintah sumut ini menjadi solusi yang kita harapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat,” jelasnya.
Sementara, analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengaku tidak kaget dengan keputusan Presiden Prabowo. Dia bilang, keputusan ini mencerminkan sensitivitas politik Prabowo dalam merespons dinamika lokal.
“Saya enggak kaget dengan keputusan Prabowo yang menetapkan empat pulau tersebut menjadi milik Aceh. Ini menunjukkan presiden paham akan pentingnya menjaga stabilitas dan mendengarkan aspirasi Aceh, yang dari awal merasa berhak atas pulau-pulau itu,” kata Hensa kepada wartawan, Rabu (18/6/2025).
Namun, dia menyoroti keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sebelumnya memberikan empat pulau tersebut kepada Sumatera Utara pun perlu didalami.
“Jangan lupa ditelusuri kenapa Mendagri Tito sempat mengatakan ‘sebaliknya’. Ini perlu, karena Tito sempat mengeluarkan keputusan yang memicu polemik hingga akhirnya Presiden yang harus turun tangan,” tegasnya.
Menurut dia, langkah Tito tersebut lagi-lagi mencerminkan kurangnya komunikasi dengan pihak-pihak terkait, sekaligus memperpanjang permasalahan komunikasi di kabinet Prabowo.
“Kalau komunikasi dilakukan sejak awal, pasti Tito akan mendapatkan masukan penting, terutama dari Aceh, dan urusan ini tak perlu sampai ke meja presiden,” jelasnya.
Ia menilai, keputusan Prabowo menetapkan pulau-pulau tersebut ke Aceh adalah langkah strategis untuk meredakan ketegangan, sekaligus menggambarkan bahwa masalah komunikasi ini masih menjadi tantangan bagi kabinet Prabowo.(Sumber)
