Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti berbagai hambatan perdagangan dan investasi di Indonesia, mulai dari isu barang bajakan di pasar Mangga Dua hingga sistem pembayaran nasional.
Sorotan ini menjadi bagian dari laporan tahunan United States Trade Representative (USTR) yang kerap menjadi tekanan diplomatik terhadap negara mitra.
AS mengeluhkan sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dinilai menghambat akses perusahaan Amerika ke ekosistem pembayaran digital Indonesia.
Namun, pandangan itu dipertanyakan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Rhenald Kasali. Dalam tanggapannya, Rhenald menyindir keras sikap AS yang terlalu mencampuri urusan domestik Indonesia.
“Amerika meminta QRIS kita dihapuskan, GPN kemudian juga dibatalkan. Mereka juga ngomong soal Mangga Dua. Ini kan satu hal yang menarik,” katanya lewat kanal YouTube resminya, Jumat 25 April 2025.
Ia juga menyinggung bahwa masalah barang bajakan bukan hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara produsen barang mewah seperti Italia dan Prancis pun kewalahan mengendalikan peredaran barang tiruan.
“Italy sebagai penghasil barang merek mewah juga kewalahan. Paris, Prancis kewalahan, ikat pinggang Gucci ditawarkan di pinggir jalan,” jelasnya.
Rhenald Kasali menyentil sikap AS yang terkesan terus menuntut, meski sudah mendapat banyak keuntungan di Indonesia.
“Amerika sibuk betul ngurusin Mangga Dua? Kan kita sudah kasih Freeport? Cukup besar lah tambang emas yang mereka bisa kerja sama dengan kita,” tegasnya.
Rhenald juga menyampaikan pandangan kritis tentang kondisi AS saat ini yang menurutnya tak sekuat dulu. Jika dulu Amerika adalah dream, kini negeri Paman Sam itu pusat kriminalitas. Mulai dari penembakan massal hingga penyebaran narkotika jadi masalah serius.
“Hari ini Amerika sudah mengalami penurunan,” tandasnya.(Sumber)
