Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa Hasto Kristiyanto masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan terkait keterlibatan Hasto dalam menandatangani surat yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Tengah pada Rabu, 16 April 2025.
“Iya, masih,” ujar Ganjar saat ditemui di Jakarta pada Sabtu.
Ganjar menjelaskan bahwa surat tersebut berisi pencabutan peraturan DPD, yang masih akan dievaluasi lebih lanjut. Keputusan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh dan diambil untuk kepentingan strategis PDI Perjuangan.
Pencabutan Peraturan DPD tersebut berkaitan dengan Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024, yang sebelumnya menggunakan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai. Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagai bagian dari perbaikan strategi partai.
Sementara itu, Hasto Kristiyanto tengah terjerat kasus dugaan perintangan penyidikan dalam perkara korupsi yang melibatkan Harun Masiku. Dalam kasus ini, Hasto didakwa menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk dengan cara memerintahkan agar ponsel Harun Masiku direndam setelah penangkapan Wahyu Setiawan, anggota KPU RI, dalam kasus yang sama.
Tak hanya itu, Hasto juga didakwa memberikan suap berupa uang sebesar 57.350 dolar Singapura atau sekitar Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan, yang diduga untuk mempengaruhi keputusan penggantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif terpilih.
Dalam hal ini, Hasto terancam pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dapat dikenakan pidana penjara dan denda besar. (Sumber)
