Ratusan purnawirawan jenderal dan kolonel TNI memberikan tekanan keras terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dipimpin langsung mantan Wakil Presiden dan Panglima ABRI, Try Sutrisno, 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel menandatangani pernyataan delapan tuntutan, yang salah satu isinya mendesak pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut wartawan senior Edy Mulyadi, ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan “tembakan peringatan” dari para senior militer kepada Prabowo. Terutama karena nama besar Try Sutrisno membawa bobot moral yang besar di kalangan militer. “Ini hardikan dari para senior. Prabowo pasti galau berat. Dia harus memilih, Gibran atau almamater,” kata Edy kepada Radar Aktual, Senin (28/4/2025)
Dalam pernyataannya, Edy menegaskan bahwa keberadaan Gibran di posisi Wakil Presiden merupakan hasil dari proses penuh kontroversi, termasuk pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut konstitusi “diperkosa” untuk membuka jalan bagi Gibran, putra Presiden Joko Widodo.
“Jika Prabowo memilih membela Gibran, itu berarti dia mengkhianati akar tempat dia dibesarkan. Tapi jika melepaskan Gibran, berarti dia menentang dinasti Jokowi, yang notabene berjasa membawanya ke kursi presiden,” tegas Edy.
Upaya Wiranto, utusan khusus Presiden bidang Polkam, untuk menenangkan situasi dinilai Edy sebagai “omong kosong.” Menurut Edy, alasan bahwa pencopotan Gibran bukan wewenang eksekutif hanyalah taktik Istana untuk mengulur waktu. “Wiranto jelas cuma pion. Dia tak mungkin bicara begitu tanpa aba-aba Prabowo,” katanya.
Edy Mulyadi menilai, rakyat sudah muak dengan “warisan busuk Jokowi” dan menuntut perubahan nyata. Ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera berdialog dengan para purnawirawan, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai konstitusi.
“Jika Gibran terbukti cacat secara hukum dan moral, dorong pemecatannya. Kalau tidak, Prabowo harus jujur pada rakyat dan mengakui bahwa Istana hari ini hanya sekadar boneka Solo,” tutup Edy Mulyadi dalam pernyataannya.
