Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut terendah sejak kuartal III 2021 dan di bawah ekspektasi pasar.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M Hanif Dhakiri menuturkan data BPS harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah agar target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen di tahun ini bisa tercapai.
“Ini alarm serius. Mesin utama pertumbuhan yakni konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah mengalami perlambatan bersamaan. Kalau tidak ada koreksi arah target 5,2 persen akan sulit tercapai,” ujar Hanif Dhakiri kepada wartawan, Senin, 5 Mei 2025.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menyoroti konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,89 persen, terendah dalam lima kuartal terakhir, meskipun ada momentum Ramadan dan Idulfitri.
Menurutnya, hal ini menunjukkan tekanan daya beli yang belum pulih, khususnya di kelompok menengah bawah. Investasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga hanya tumbuh 2,12 persen, mencerminkan ketidakpastian dunia usaha.
“Belanja pemerintah justru terkontraksi, padahal seharusnya menjadi penopang utama di tengah pelemahan sektor swasta. Negara seharusnya hadir saat pasar melemah, bukan justru tertahan oleh proses birokrasi dan perencanaan yang tidak sigap. Ini soal ketepatan dan kecepatan eksekusi belanja,” tegasnya.
Mantan Menteri Ketenagakerjaan ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya dikejar dari angka, melainkan harus berkualitas dan menyentuh langsung kehidupan rakyat.
Pihaknya mendorong pemerintah memperkuat belanja produktif, mempercepat insentif sektor riil, dan mengarahkan kebijakan pada penguatan konsumsi domestik dan penciptaan lapangan kerja.
Komisi XI DPR RI, menurutnya, akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah agar kebijakan fiskal dan moneter bersinergi secara adaptif dan inklusif.
“Pertumbuhan yang tidak berpijak pada pemerataan dan ketahanan struktural hanya akan memperbesar risiko ke depan,” demikian Hanif Dhakiri.(Sumber)
