TNI Angkatan Darat (AD) menjabarkan beberapa hasil temuan tim investigasi terkait insiden ledakan di Garut akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, khususnya dalam prosedur pemusnahan amunisi yang telah tidak layak atau afkir.
Hal tersebut disampaikan Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana usai mengikuti Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI, yang juga dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kasal, Kasau, serta pejabat utama TNI lainnya, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (26/5/2025).
“Ke depan, guna memaksimalkan kelancaran dan pengamanan kegiatan, satuan-satuan TNI AD yang terkait dan berkompeten akan dilibatkan dalam kegiatan pemusnahan tersebut, seperti Polisi Militer, Zeni, Perbekalan Angkutan, Kesehatan dan Kewilayahan,” kata Wahyu dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (27/5/2025).
Adapun evaluasi yang dilakukan TNI AD meliputi dua hal pokok yang ditemukan oleh tim investigasi di lapangan. Pertama, penyebab terjadinya ledakan, dan kedua, yang menyebabkan adanya korban dari masyarakat sipil dalam musibah tersebut.
“Berkaitan dengan mengapa ledakan bisa terjadi, detonator yang akan dimusnahkan adalah detonator dalam kondisi expired atau afkir, yang tentu kondisinya ada ketidakstabilan dari konstruksi, rentan, dan perlakuannya memerlukan perlakuan atau pembawaan yang hati-hati,” ucapnya.
“Memperhatikan kondisi dan suhu di medan maupun hal-hal teknis lain yang memicu resiko meledak, maka perlu dilakukan oleh tenaga profesional,” sambung dia.
Sementara itu, terkait adanya keterlibatan masyarakat di lokasi, Wahyu menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemusnahan tersebut sejatinya adalah untuk kegiatan yang bersifat administrasi, seperti memasak dan menyiapkan logistik.
Di sisi lain, disampaikan Wahyu, juga untuk kegiatan yang bersifat ringan, seperti menggali lubang dan melakukan pembersihan setelah peledakan dari residu-residu sisa ledakan.
“Namun, ada pengembangan pelibatan masyarakat di luar kegiatan yang saya sampaikan tadi. Jadi masyarakat ikut membantu mengangkat material-material detonator yang expired dan rentan itu ke dalam lubang penghancuran dan menyerahkannya kepada prajurit TNI yang ada di dalamnya,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Wahyu menegaskan dari kejadian tersebut telah menjadi evaluasi tegas dari pimpinan Angkatan Darat bahwa kegiatan pemusnahan amunisi dan bahan peledak serta kegiatan beresiko lainnya, tidak lagi melibatkan masyarakat sama sekali.
Termasuk tidak adanya keterlibatan sipil untuk membantu kegiatan administrasi maupun penyiapan logistik. Sehingga ke depan semuanya akan ditangani oleh satuan-satuan TNI AD sendiri.
“Pembawaannya mungkin tidak sesuai dengan perlakuan yang seharusnya, saat diterima oleh prajurit TNI di dalam lubang penghancuran tersebut dengan kondisi material afkir yang tidak stabil serta rentan gesekan dan goncangan memicu ledakan itu terjadi,” imbuhnya.
Upaya meminimalkan pelibatan personel juga akan dilakukan, dengan cara menggunakan teknologi seperti mini backhoe (excavator) untuk menggali lubang dan robot bom untuk membawa amunisi atau bahan peledak ke lubang penghancuran, juga alat perlengkapan lain yang dapat meminimalisir resiko yang ditimbulkan.
“Bahwa TNI maupun TNI AD turut merasakan keprihatinan dan duka yang mendalam atas apa yang terjadi, serta berharap musibah serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa TNI AD menghargai semua temuan, masukan, maupun rekomendasi dari berbagai institusi yang berkompeten atas peristiwa tersebut dan siap menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi.
Sekedar informasi, ledakan terjadi dalam rangkaian pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau afkir. Di mana, amunisi dimusnahkan oleh Jajaran Gudang Pusat Munisi III Pusat Peralatan TNI AD.
Lokasi pemusnahan merupakan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Garut, di di Desa Sagara Kecamatan, Cibalong Kab, Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025).
Namun, saat hendak menghancurkan detonator atau pemicu. Tiba-tiba terjadi ledakan di area tersebut, berujung jatuhnya 13 orang menjadi korban jiwa, empat diantaranya prajurit TNI AD dan sisanya warga sipil. (Sumber)
