Belum selesai terkait tambang di Raja Ampat, publik kembali dihebohkan dengan adanya temuan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait adanya persengkongkolan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pipa Gas Bumi Transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II dengan nilai tender senilai Rp2,7 triliun yang diresmikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Padahal, proyek tersebut belum ada 1 tahun diresmikan oleh Bahlil. Temuan itu dianggap menambah daftar kontroversial Bahlil di Kabinet Merah Putih (KMP) pemerintahan Prabowo Subianto.
“Saya kira jika melihat beberapa bulan terakhir ini Bahlil melakukan kontroversial, dari mulai LPG, Tambang Raja Ampat sampai ada dugaan kolusi pipa gas Cisem,” kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada RMOL, Senin, 9 Juni 2025.
Menurut Saiful, kontroversi yang dilakukan Bahlil itu akan menjadi beban Presiden Prabowo sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam pemerintahan.
“Bahlil saya kira perlu untuk ditinjau ulang, terlalu banyak kontroversi yang ditunjukkannya kepada publik. Perlu pergeseran saya kira di lingkungan kementerian agar irama kinerja presiden tidak terganggu,” terang Saiful.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, sebaiknya jika terus-menerus menuai kontroversi, maka sangat layak Bahlil dievaluasi. Jika misalnya masih ingin mempertahankannya, maka perlu rotasi ke jabatan menteri yang sesuai dengan Bahlil.
Misalnya kata Saiful, diberikan jabatan yang tidak teknis berkaitan dengan proyek dan proyek strategis, seperti Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, atau Menteri Pemberdayaan Masyarakat yang tidak teknis seperti Menteri ESDM.
“Publik akan sangat gembira jika menteri yang penuh kontroversi dievaluasi, Prabowo akan dikenang sebagai presiden yang pro terhadap rakyat yang kerja-kerjanya pro terhadap rakyat,” pungkas Saiful.(Sumber)
