Polemik soal keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengemuka setelah pernyataan dua tokoh, yakni politisi PDIP Beathor Suryadi dan aktivis kebangsaan dr Zulkifli S Ekomei. Beathor menyebut ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, sementara dr Zulkifli menilai ijazah Jokowi asli namun orangnya yang diragukan.
Namun, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah memberikan pandangan berbeda. Ia menyebut persoalan ini justru bisa ditelusuri dari proses pencalonan Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2012, saat berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Persoalan ijazah palsu ini sebenarnya sederhana. Dimulai dari Pilkada 2012. Saat itu saya bertanya-tanya, kenapa di Solo gelarnya doktorandus, tapi di Jakarta jadi insinyur? Lalu kenapa nama Jokowi yang dulu ‘Djokowi’ berdasarkan ejaan lama, kini berubah?” ujar Amir Hamzah kepada Radar Aktual, Jumat (20/6/2025).
Amir menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari tim sukses manapun, namun sebagai warga Jakarta dan pengamat ia mengenal beberapa tokoh yang disebut dalam isu ini. Ia menyebut nama-nama seperti Widodo dan Deni Iskandar, yang belakangan dikaitkan dalam pengurusan administrasi Jokowi, memang dikenal, namun bukan pihak utama dalam proses pendaftaran pencalonan.
Menurut Amir, pasangan Jokowi-Ahok saat itu diusung secara politik oleh PDIP dan Gerindra. “Keputusan politiknya ada di DPP PDIP dan Gerindra. Tapi yang menjalankan administrasi pencalonan adalah DPP masing-masing. Yang menyerahkan berkas adalah Prasetyo dari PDIP dan M. Syarif dari Gerindra,” jelasnya.
Amir juga menyebut nama Juri Adriantono, Ketua KPU DKI Jakarta saat itu, yang kini menjabat Wamensesneg. “Juri yang menerima berkas pencalonan itu, dan setelah Jokowi jadi Presiden, dia ikut masuk ke KSP. Apakah ini bentuk balas budi?” ujarnya retoris.
Dengan tegas Amir menyarankan agar polemik ini tak perlu melebar ke mana-mana. “Telusuri saja dari proses Pilkada 2012. Di situ semua dokumen ada. Tidak perlu ke Pasar Pramuka atau berandai-andai soal siapa palsu atau tidak,” tegasnya.
Di akhir ungkapannya, Amir menyatakan dari sisi Jokowi, pendukung Jokowi membangun kompleksitas soal ijazah palsu atau tidak untuk menutupi masalah-masalah lain di antaranya korupsi Jokowi dan keluarganya serta pemakzulan Gibran yang diusulkan Forum Purnawirawan TNI, surat FP TNI suratnya sudah diserahkan ke DPR.
