Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menyoroti terkait dengan minimnya kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan nasional pada TW I tahun 2025.
Hal ini dapat dilihat dari data BPS 2025, dimana menunjukkan bahwa Kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Nasional sebesar 2,29%, menurun dibandingkan denggan TW I tahun 2024 sebesar 2,33%, begitu juga dengan pertumuhan sektor perikanan pada TW I tahun 2025 hanya mencapai 2,25% dibandingkan TW I tahun 2024 sebesar 3,49%.
Sedangkan volume ekspor hnya 0,43 juta ton pada TW I tahun 2025, dan nilai realisasi NPBP KKP periode bulan Juni Tahun 2025 hanya mencapai sebesar 975,74 Miliar.
Menurut Panggah Susanto dari data BPS maka kontribusi sektor KKP terhadap pembangunan nasional masih minim dibandingkan dengan potensi yang dimiliki SDA kelautan dan perikanan yang melimpah baik tangkap maupun budidaya, ia menilai ada sesuatu yang perlu dicermati dalam kebijakan dalam mendorong produktivitas sektor Kelautan dan perikanan “Kita memiliki Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang melimpah, tetapi kontribusi sektor ini sangat minim pada TW I tahun 2025, dimana kontibusi terhadap PDB dan pertumbuhan hnya mencapai 2,29% dan 2,25%, ini ada yang salah dan perlu di tata kembali unutk mendorong peningkatan kontibusi Sektor KKP secara maksimal,” ujarnya kepada media ini, Senin (8/07/2025).
Panggah menilai bahwa maraknya pataktek illegal fishing menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya kontribusi sektor Kelautan dan perikanan terhadap pembangunan nasional, yang dapat ditaksir kerungan negara kurang lebih 13 Triliun dalam kurun waktu 2020-2025, dan terdapat juga penyuludupan hasil laut atau ekspor illegal , sehingga hal ini berdampak secara sistematik terhadap kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan.
“Maraknya praktek illegal fishing dan penyulupan hasil laut yang selalau terjadi, hal ini berdampak terhadap minim kontrubsi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap pertumbuhan, PDB Nasional dan PNBP”, Pungkasnya.
Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah ini meminta agar kementerian Kelautan dan Perikanan harus fokus dan merumuskan langkah-langkah stategis melaui program kebijakan yang meminimalisir praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur atau Illegal Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) yang selalu terjadi. (Sumber)
