Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra sepakat bila kasus beras oplosan masuk ke ranah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bukan pidana umum biasa. Hal ini dikarenakan, para perusahaan pengoplos beras sudah mengakibatkan kerugian negara.
“Iya dong jelas (kasus beras oplosan harus masuk ranah Tipikor), karena itu kan menyangkut kerugian negara. Subsidi begitu banyaknya, kita benar-benar membutuhkan anggaran yang besar, kemudian anggarannya itu diselewengkan. Kalau kemudian (beras) dioplos kan ada kerugian negara di dalamnya, maka itu masuk ke korupsi,” ucap Soedeson di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).
Dia mendorong agar aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menindak tegas perusahaan-perusahaan yang terlibat kasus ini.
“Saya sebagai anggota Komisi III meminta kepada pihak-pihak terkait aparat penegak hukum, Kejaksaan, kepolisian dan KPK untuk segera mengusut dan menangkap, karena ini prioritas nasional. Prioritas pertama itu mengenai ketahanan pangan ya, yang harus kita semua seluruh komponen bangsa bersatu untuk melawan masalah ini,” tandasnya.
Asal tahu saja, sudah berulang kali Presiden RI Prabowo Subianto berbicara kegeramannya terhadap praktik beras oplosan yang sedang jadi buah bibir publik belakangan ini. Sejak dari Kongres PSI, peresmian Kopdes Merah Putih hingga Harlah PKB tadi malam. Prabowo nampak ‘mendidih’ soal ini.
Dia menegaskan, keseriusannya dalam memberantas praktik curang pada tata niaga beras. Ia mengungkap permainan harga dan pengemasan ulang beras subsidi telah merugikan negara hingga Rp100 triliun setiap tahun.
“Sama dengan beras, bayangkan ya beras kita subsidi benih, kita subsidi pupuk, pabrik pupuk milik rakyat, milik negara, pestisida di subsidi, waduk-waduk dibangun oleh uang rakyat, irigasi-irigasi dibangun oleh uang rakyat, beras alat-alatnya pakai bahan bakar disubsidi oleh rakyat, begitu sudah digiling jadi beras… Yahh. Itu paket diganti beras yang disubsidi ini ditempel katanya beras premium harganya tambah 5.000–6.000, ini menurut saudara benar atau tidak?” kata Prabowo di Jakarta, dikutip Kamis (24/7/2025).
Prabowo mengatakan permainan curang ini dilakukan oleh ratusan perusahaan. Ia pun menuntut agar para pelaku kecurangan ini bisa segera mengembalikan uang negara.
“Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Ini mereka sendiri sudah mengakui karena dibawa ke laboratorium diperiksa. Ya, ini mereka harus kembalikan uang yang mereka nikmati dengan tidak benar,” ucapnya.
Praktik semacam disebutnya sebagai kejahatan ekonomi yang merampas hak rakyat dan bertentangan dengan konstitusi. Pelakunya harus dipidanakan karena sudah berbuat kurang ajar.
“Ini adalah pidana. Ini nggak bener, ini pidana yang saya katakan kurang ajar itu, serakah. Dorongannya adalah saya dapat laporan, satu tahun dengan permainan ini ya beras biasa diganti bungkusnya, dibilang premium, dijual, ini hilang kekayaan kita, hilang Rp100 triliun tiap tahun. Rp100 triliun!” jelasnya.
Prabowo menegaskan kerugian sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki layanan dasar bagi masyarakat.
“Gimana enggak mendidih kita dengar itu saudara-saudara, 100 triliun. Berarti kalau saya biarkan ini terus dalam 5 tahun, kita akan hilang 1.000 triliun. Dengan 1.000 triliun kita bisa perbaiki semua sekolah di Indonesia, kita bisa bantu semua rumah sakit, semua pesantren di seluruh Indonesia. 1.000 triliun,” ujarnya.(Sumber)
