Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri mengomentari soal keinginan Presiden Prabowo yang menargetkan kemiskinan turun 0 persen dalam waktu cepat. Dia berharap keinginan tersebut jangan hanya sekadar janji politik.
“Kemiskinan ekstrem nol persen harus menjadi wajah nyata keadilan sosial, bukan sekadar janji politik,” ujar Hanif kepada wartawan, Jakarta, Senin (18/8/2025).
Dia menyebut, target kemiskinan ekstrem mendekati nol adalah ambisi besar yang layak diapresiasi. Namun, hal itu tidak bisa tercapai hanya dengan memberikan bantuan sosial.
“Perlu kebijakan yang presisi, pemberdayaan ekonomi desa, akses ke permodalan, dan program yang menghubungkan warga miskin ke dunia kerja produktif,” kata dia.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan bahwa target boleh ambisius, tapi harus realistis, terukur, dan berpihak pada rakyat kecil. Dia menyebut, Komisi XI akan terus mengawal dan mengawasi setiap janji yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
“Mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo, sekaligus mengawal dengan kritis agar setiap janji pertumbuhan benar-benar hadir di dapur, di sawah, dan di kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk segera menghapus angka kemiskinan dari Indonesia.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato politik di Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
“Kami ingin angka kemiskinan ekstrem segera turun ke nol persen dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo.
Prabowo menyebut keinginannya sejalan dengan upaya pemerintahan dalam memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik dan menyeluruh selama 10 bulan terakhir.
Salah satunya adalah dengan membentuk sistem data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).”DTSEN menjadi pegangan kita. Kami pastikan program-program pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui data DTSEN, Prabowo menuturkan pemerintah bisa menjaring siapa yang berhak menerima manfaat. Sebab, ia mengaku masih mendapat laporan banyak orang kaya yang mendapatkan bantuan untuk warga miskin.
“Sebelumnya kami mendapat laporan bahwa masih ada orang kaya yang menikmati subsidi rakyat dan sekarang kita ingin tepat sasaran,” tuturnya.
Dengan DTSEN, lanjut dia, pastikan program-program Pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran.”Dengan DTSEN, kami jaring anak-anak Indonesia yang berhak masuk ke Sekolah Rakyat. 100 Sekolah Rakyat telah kami bangun agar setiap anak dari keluarga tidak mampu dapat belajar tanpa hambatan. Agar anak-anak punya kasur sendiri, punya selimut sendiri, punya komputer sendiri, punya meja belajar sendiri, dan dapat tumbuh di lingkungan yang baik,” jelasnya.(Sumber)
